Dalang Demo Agustus Dibongkar Jumhur Hidayat!

POLHUKAM.ID - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat membongkar adanya dalang di balik kerusuhan demo 25-28 Agustus yang menewaskan 10 orang termasuk Affan Kurniawan. 

Dalam wawancara eksklusif dengan Refly Harun di kanal YouTube Refly, Jumhur mengungkap analisis mendalam soal manipulasi digital dan peringatan keras untuk Presiden Prabowo Subianto.

Jumhur mengaku mencium “aroma yang tidak sedap” menjelang demo 25 Agustus. 

“Saya melihat siapa yang mengorganisir – tidak ada. Tapi begitu masif, jutaan bahkan puluhan juta orang terinformasi lewat meme di berbagai platform,” ungkapnya kepada Refly yang diunggah Selasa (9/9/2025).

Kekhawatiran tersebut membuatnya mengambil keputusan kontroversial – melarang jutaan anggota KSPSI turun ke jalan saat yang lain menyerukan geruduk DPR. 

“Kalau orang demo kumpul banyak tanpa pemimpin, ini ujungnya pasti rusuh karena mudah diprovokasi,” tegas mantan Kepala BNP2TKI ini.

Keputusan Jumhur terbukti tepat. Demo yang seharusnya masif menjadi terbatas, namun tetap berakhir rusuh dengan korban jiwa.

Yang mengejutkan, Jumhur menerima analisis mendalam dari sumber tidak disebutkan yang mengungkap skenario besar di balik kerusuhan.

Dokumen tersebut menggunakan metodologi canggih termasuk analisis 500.000 data poin media sosial, blockchain analysis untuk pelacakan dana Bitcoin-Ethereum senilai 2 juta dollar AS, dan tools Maltego untuk pemetaan jaringan terkoordinasi.

“Tidak mungkin orang iseng kalau pakai bahasa-bahasa begini,” tegas Jumhur.

Temuan kunci dokumen tersebut:

- Political Capital Gibran. Popularitas Gibran melonjak 22% pasca bagi-bagi sembako melalui strategi terencana riset algoritma TikTok

- Corporate Immunity. Taipan Lippo, Sinarmas tidak tersentuh karena media yang mereka kuasai fokus pada narasi kerusuhan dan dana asing

- Constitutional Momentum. Isu kudeta konstitusional sengaja dihidupkan untuk test respons publik dan matikan oposisi via UU ITE

“Ada yang canggih mainnya di level helicopter view,” kata Jumhur. 

“Yang kena justru Delpedro Marhaen, pegawai ASEAN, dan mahasiswi Bung Karno. Dalang sesungguhnya tidak tersentuh.”

Jumhur menelanjangi akar masalah sebenarnya – kehancuran ekonomi selama 10 tahun Jokowi. 

“Kelas menengah anjlok, Pak. Yang berpenghasilan jutaan jadi rawan miskin, jadi supir ojol. Bahkan sarjana S2 karena tidak ada pilihan lain.”

Mantan direktur eksekutif CIDES ini menyebut telah terjadi deindustrialisasi masif akibat serbuan impor murah (predatory pricing). 

“Gudang-gudang di kawasan industri yang dulunya pabrik sekarang jadi gudang barang impor. Industri jadi pedagang.”

Lebih parah, kebijakan tenaga kerja asing Jokowi dinilai melanggar konstitusi. 

“Ketika orang Indonesia bisa mengerjakan tapi orang asing diberi kesempatan – itu melanggar UUD 45. Bukan melanggar peraturan menteri, tapi konstitusi!”

Peringatan Keras untuk Prabowo