POLHUKAM.ID - Setelah Budi Gunawan diberhentikan, posisi Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) masih kosong. 

Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi mengungkap sejumlah nama yang dianggap layak mengisi posisi ini.

Nama tertatas yang dianggap cocok menurut Khairul Fahmi adalah Sjafrie Sjamsoeddin yang saat ini menjadi Menteri Pertahanan sekaligus Menko Polkam ad interim.

Sebagai orang kepercayaan Presiden Prabowo, Sjafrie dinilai sangat mampu menerjemahkan apa yang diinginkan Prabowo. 

Di bidang keamanan, Sjafrie pun begitu mumpuni melihat jejak rekam dan pengalamannya di militer.

"Pak Sjafrie Sjamsuddin, Menteri Pertahanan saat ini, adalah figur senior yang sangat dekat dengan Presiden Prabowo, dan sedang diberi kepercayaan menjabat ad interim," kata Khairul melalui keterangannya, dikutip pada Senin (15/9/2025).

Nama kedua yakni Hadi Tjahjanto yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Panglima TNI dan Menko Polhukam pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.

"Beliau mantan Panglima TNI sekaligus mantan Menteri ATR/BPN era Presiden Jokowi, bahkan pernah menjabat Menko Polhukam. Artinya, beliau sudah sangat memahami ritme kerja dan koordinasi di pos ini," jelas Fahmi.

Kemudian, ada nama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. 

Menurut Fahmi, Tito yang pernah menjabat sebagai Kapolri dan Menteri Dalam Negeri saat pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo jelas punya segudang pengalaman di bidang keamanan.

"Pak Tito Karnavian yang kini menjalani periode kedua sebagai Menteri Dalam Negeri, jelas punya pengalaman mendalam di bidang politik dalam negeri, birokrasi, dan keamanan," terangnya.

Khairul berharap presiden dapat memilih sosok yang kompeten dan sarat pengalaman untuk menjadi Menko Polkam. 

Ia juga menekankan bagaimana Menko Polkam terpilih memiliki komunikasi publik yang baik agar dapat menciptakan suasana kondusif di masyarakat.

"Siapa pun yang dipilih nanti, kriterianya jelas, yakni harus kredibel, komunikatif, dan punya kedekatan politik yang memberi otoritas penuh dalam menjalankan fungsi koordinasi dan komunikasi publik di bidang politik dan keamanan," ungkap Fahmi.

Selain tiga nama di atas, di media sosial, warganet juga menyodorkan beberapa nama yang dianggap layak menggantikan Budi Gunawan.

Salah satunya yang ramai dibicarakan adalah Panglima TNI 2015-2017 Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo.

Gatot merupakan salah satu figur yang menurut masyarakat cocok untuk menjabat sebagai Menkopolhukam karena memiliki pengalaman dan kemampuan yang sangat baik dalam bidang keamanan.

"Sangat setuju kami rakyat miskin Jika Bapak Presiden @prabowo menjadikan Bapak Jendral (Purn) TNI Gatot Nurmantyo menjadi Menkopolkam 2025-2029," tulis warganet di X.

Gatot Nurmantyo terang-terangan pernah mengingatkan Prabowo bahwa ada pihak-pihak yang sedang menyusun strategi menjatuhkan Presiden.

Gatot menegaskan tanda-tanda tindakan makar itu mudah dibaca, terjadi sejak tiga bulan Prabowo menjabat.

BAHAYA! Jenderal Gatot Bongkar 'Skenario Jahat' Geng Solo Sabotase Pemerintahan Prabowo

POLHUKAM.ID - Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, melihat ada upaya sabotase dari lingkar pemerintahan dengan tujuan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.

Gatot melihat indikasi tersebut dari gelagat sejumlah anggota Kabinet Merah Putih yang kebijakannya justru kerap insubordinasi dengan kepala negara.

Prabowo tercatat beberapa kali turun tangan langsung dalam menyelesaikan permasalahan yang kadung ramai di publik.

Gatot membeberkan sejumlah masalah dari menteri yang ia nilai sebagai bentuk insubordinasi.

Paparan itu disampaikan deklarator Koalisi Aksi menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu dalam acara Reuni 5 Tahun KAMI di Yogyakarta, Senin, 18 Agustus 2025, sebagaimana yang ditayangkan di kanal YouTube Refly Harun dengan judul "Gatot Ajak Demo Prabowo! Masak Sudah Hampir Satu Tahun Menteri-menteri Brengsek Dipertahankn!!"

Anggota kabinet pertama yang disorot Gatot adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kaitannya dengan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Gatot mengatakan pada akhir Desember, Prabowo sampai harus tangan langsung menyampaikan langsung pembatalan kebijakn tersebut.

Prabowo menegaskan PPN 12 persen hanya ditujukan untuk kelompok barang dan jasa mewah.

Polemik selanjutnya adalah pagar laut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Gatot menganggap pada saat itu Trenggono sempat insubordinasi lantaran meminta pagar laut tidak dibongkar dengan dalih senagai barang bukti. 

Padahal kepala negara sudah memberikan perintah pembongkaran.

Prabowo tercatat turun langsung dalam menangani permaslahan kelangkaan gas elpiji 3 kg atau gas melon, Februari 2025.

Gas tersebut menjadi langka akibat kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang melarang pengecer berjulam gas elpiji 3 kg. 

Belakangan Prabowo mencabut larangan tersebut.