Kritik untuk Wakil Presiden Gibran
Sebagai bagian dari lingkaran kekuasaan, Gibran Rakabuming Raka juga tidak luput dari kritik tajam.
Legitimasi konstitusionalnya sebagai wakil presiden dipertanyakan setelah Putusan MK Nomor 90, yang dianggap cacat hukum dan memicu polemik.
Selain itu, integritas moral Gibran juga diuji dengan adanya dugaan keterlibatan dalam kasus akun "fufufafa" yang bermuatan konten pornografi.
Di sisi lain, isu pemalsuan ijazah yang meragukan keabsahan riwayat pendidikannya semakin menambah gelombang ketidakpercayaan publik.
Tuntutan Publik Mengeras
Berbagai kontroversi ini membuat tuntutan publik semakin mengeras.
Jika awalnya hanya berupa desakan agar Jokowi diadili dan Gibran dimakzulkan, kini narasi tersebut telah berubah menjadi seruan lebih tegas, yaitu "Tangkap dan adili Jokowi serta Gibran."
Label "penjahat bangsa" dianggap merefleksikan keyakinan publik bahwa keduanya telah mengkhianati amanah rakyat dan merusak prinsip demokrasi.
Tuntutan ini menjadi alarm keras bagi negara untuk menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, jika tidak ingin jurang ketidakpercayaan dengan rakyat semakin dalam.
Sumber: PorosJakarta
Artikel Terkait
Anies Baswedan Datang Tanpa Undangan ke Halal Bihalal SBY, Demokrat: Panitia Tidak Mengundang
Ketua HMI Jabar Diteror Usai Ungkap Video Andrie Yunus: Siapa Dalangnya?
Sidang Isbat 1 Syawal 2026 Digelar Besok: Apakah Idul Fitri Jatuh pada 20 Maret?
Mahfud MD Bongkar Potensi Korupsi di Balik Program Makan Gratis: Ini Kata-Kata Kerasnya