Proyek Whoosh yang Dipaksakan
Mahfud mengungkapkan fakta sejarah bahwa proyek Whoosh awalnya direncanakan sebagai kerja sama government to government (G2G) dengan Jepang yang menawarkan bunga sangat rendah, 0,1 persen. Namun, tiba-tiba beralih menjadi kerja sama business to business (B2B) dengan China dengan bunga lebih tinggi, 2 persen, yang kemudian membengkak menjadi 3,4 persen.
Bahkan, mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang menolak proyek ini karena dinilai tidak viable justru dicopot dari jabatannya. Peringatan dari pengamat kebijakan publik Agus Pambagio juga diabaikan oleh pemerintahan saat itu.
Ancaman terhadap Kedaulatan Negara
Mahfud mengingatkan potensi ancaman yang lebih serius. Ia mencontohkan pengalaman Sri Lanka yang gagal membayar utang proyek infrastruktur dengan China, hingga harus menyerahkan pengelolaan pelabuhannya.
"Karena misalnya kita gagal bayar, itu kan berarti Cina harus mengambil, tapi kan gak mungkin ngambil barang di tengah kota. Pasti dia minta kompensasi ke samping misalnya Laut Natuna Utara," ujarnya. Hal ini dinilainya sebagai ancaman terhadap kedaulatan bangsa.
Seruan untuk Penyelesaian Hukum
Mahfud MD mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung penegakan hukum dalam mengungkap dugaan korupsi proyek Whoosh. Ia berharap kasus ini tidak dibiarkan berlalu begitu saja seperti kecenderungan selama ini.
"Tapi saya lebih cenderung selesaikan pidananya agar bangsa ini tidak terbiasa membiarkan orang bersalah, ya sudah lewat kita maafkan," tegasnya. Ia menilai pengungkapan kasus ini sejalan dengan komitmen pemerintahan baru untuk memberantas korupsi.
Artikel Terkait
Menkeu Sri Mulyani Tegas: Saya Hanya Bertanggung Jawab Langsung ke Presiden!
Eks KSAU Dukung Penolakan Menkeu Bayar Utang Kereta Cepat, Warisan Proyek Jokowi yang Bikin Geger
Prabowo Bocorkan Skala MBG: Bisa Beri Makan 7 Kali Populasi Singapura!
Prabowo Presiden Tanpa Wapres: Langkah Berani atau Risiko Besar?