Jokowi Bongkar Fakta Rumah Pensiun Colomadu: Bukan untuk Tinggal, Ternyata untuk Ini!

Kritik Roy Suryo Terhadap Rumah Pensiun Jokowi

Penggugat ijazah Jokowi, Roy Suryo, menyoroti potensi pelanggaran aturan terkait rumah pensiun ini. Menurutnya, pembangunan rumah ini melanggar Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 khususnya pasal 8 yang mengatur nilai maksimal fasilitas untuk mantan presiden sekitar Rp 20 miliar. Roy menaksir nilai tanah dan bangunan di kawasan tersebut kini bisa mencapai Rp 200 miliar, atau 10 kali lipat dari batas yang diatur.

Dasar Hukum Rumah Untuk Mantan Presiden

Pemberian rumah untuk mantan presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Turunan peraturan ini, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022, mengatur luas tanah maksimal untuk pembangunan rumah mantan presiden adalah 1.500 meter persegi di ibu kota negara atau setara jika berada di luar kota.

Roy Suryo juga mengkhawatirkan bahwa rumah tersebut akan dimanfaatkan sebagai ajang kumpul-kumpul para pengikut Jokowi (yang disebut Termul) dengan biaya yang masih ditanggung oleh uang rakyat. Ia menegaskan bahwa anggaran pembangunan rumah tersebut tetap berasal dari uang negara.