Kritik Ahok lebih dalam lagi. Ia menyebut bahwa sebagian kalangan memandang Pilkada bukan sebagai kompetisi program, melainkan ajang kecurangan. Pernyataannya yang viral berbunyi, “Pilkada ini adalah keunggulan curang, bukan keunggulan menjual program untuk rakyat.”
Ahok menilai, banyak elite politik menolak sistem yang transparan karena justru akan mempersulit praktik kecurangan. Mekanisme pemilihan langsung yang melibatkan rakyat dinilainya mempersempit ruang untuk transaksi politik gelap.
Pertanyaan Kritis Ahok: Mengapa Ingin Kembali ke Sistem Lama?
Ahok mempertanyakan logika mundur ke sistem lama. Ia berargumen bahwa jika ada masalah seperti biaya politik mahal atau politik uang, yang harus dilakukan adalah memperbaiki sistem yang ada.
“Kalau kita kasih kepada rakyat ada masalah, kita perbaiki dong. Masa balik yang lama? Lucu juga kan,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa mengembalikan Pilkada ke DPRD sama saja dengan "mematikan demokrasi perlahan-lahan" dan mengorbankan hak publik.
Ahok menyimpulkan, ada bagian elite politik yang nyaman dengan sistem tidak transparan karena memberikan celah untuk manipulasi. Berdasarkan pengalamannya dari Bangka Belitung hingga menjadi Gubernur DKI, ia menegaskan prinsip bahwa kekuasaan adalah hak rakyat, bukan milik segelintir elite.
“Kalau sistemnya diperbaiki, enggak ada alasan kembali ke model lama yang menguntungkan segelintir orang,” pungkas Ahok. Tantangan terbesar, menurutnya, adalah kemauan politik untuk menjalankan sistem secara bersih, bukan sekadar masalah biaya.
Artikel Terkait
Roy Suryo Bocorkan 3 Ciri Ijazah Asli UGM: Ini Alasan Ia Yakin 99,9% Dokumen Jokowi Palsu
Partai Prima Tantang Nasdem: Berani Naikkan PT ke 10 Persen, Kalau Sungguh-Sungguh!
Jokowi Dukung Revisi UU KPK 2024: Pengakuan Dosa atau Drama Politik 2029?
Usulan PT 7%: Ancaman Nyata bagi Kedaulatan Rakyat atau Cuma Rekayasa Politik?