Desakan Pencopotan Erick Thohir: Kinerja Menpora Dipertanyakan, Ada Apa dengan Rekam Jejak Kontroversialnya?

Desakan pencopotan juga menyoroti rekam jejak Erick Thohir saat masih menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di era pemerintahan Joko Widodo.

Abdul Razak menyebut sejumlah dugaan kasus yang kembali mengemuka, seperti kontroversi investasi Gojek Tokopedia (GOTO), proyek fiktif senilai Rp147 miliar di PT Telkomsel, hingga laporan masyarakat mengenai dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi lahan PT Timah yang telah dilaporkan ke KPK.

"Pejabat publik harus bersih, apalagi yang mengurus masa depan pemuda. Jika ada laporan masyarakat, aparat hukum wajib memeriksa secara terbuka dan profesional," sambungnya.

Desakan Pembentukan Kementerian Pemuda yang Terpisah

Lebih lanjut, PP Himmah mengumumkan rencana membentuk koalisi besar pemuda lintas organisasi. Koalisi ini akan mendesak Presiden Prabowo untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang memisahkan Kementerian Pemuda dari Kementerian Olahraga.

Langkah ini disebut sebagai aksi nyata agar isu kepemudaan mendapat perhatian dan alokasi anggaran yang layak. Razak menegaskan bahwa anggaran untuk kepemudaan saat ini nyaris nihil.

"Kita bicara tentang generasi yang akan memimpin Indonesia 2045. Sudah saatnya Kementerian Pemuda berdiri sendiri, terpisah dari olahraga, dan dibentuk tahun ini juga," tegas Razak.

Dia menutup pernyataannya dengan pesan tegas: "Jika pemuda diabaikan hari ini, jangan berharap Indonesia Emas 2045 akan terwujud. Kami tidak akan diam. Pemuda harus didengar, diperkuat, dan dilindungi."