Said Didu Ungkap Prabowo Sepakat Rebut Kedaulatan dari Oligarki, Geng Solo Parcok Ditarget
POLHUKAM.ID - Aktivis sekaligus mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, mengungkap isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan berlangsung hampir empat jam pada Jumat (30/1/2026) malam di Kertanegara.
Said Didu menyebut pertemuan itu membahas agenda besar pengembalian kedaulatan negara yang menurutnya telah dirampas oleh oligarki. Pernyataan ini disampaikannya di kanal YouTube YouTuber Pejuang, Minggu (1/2/2026).
Didu mengaku datang dengan mandat moral untuk menyampaikan rencana pembentukan gerakan di luar pemerintahan guna merebut kembali kedaulatan rakyat.
"Saya melaporkan langsung bahwa kami di luar akan menghimpun diri dalam gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Dan saya kaget, Presiden langsung menyatakan bahwa keresahan itu juga dirasakan di dalam," kata Said Didu.
Presiden Prabowo Pahami Kedaulatan Direbut Elite
Menurutnya, Presiden Prabowo memahami kondisi Indonesia yang rusak karena kedaulatan politik, ekonomi, hukum, dan sumber daya alam telah diambil alih segelintir elite. Said Didu menegaskan gerakan ini bukan pendukung kekuasaan, melainkan murni gerakan kedaulatan.
"Kami bukan ternak siapa pun. Kami adalah ternak kedaulatan. Siapa pun yang merampas kedaulatan, akan kami hadapi," tegasnya.
DPR Disebut Sebagai "Mall Pedagang Kedaulatan"
Said Didu secara terbuka menyebut aktor-aktor yang dianggapnya sebagai "pedagang kedaulatan". Menurutnya, pedagang kedaulatan terbesar berada di partai politik dan DPR, disusul kelompok yang ia sebut Parcok dan Parjo.
"Gedung DPR itu bukan lagi rumah rakyat. Itu mall pedagang kedaulatan. Dagangannya satu: kedaulatan bangsa," ujarnya.
Artikel Terkait
Strategi Jokowi 2029-2034: PSI, Kaesang, dan Misteri Dinasti Politik yang Mengguncang Indonesia
Dokter Tifa Bongkar Alasan Jokowi Paksakan Diri ke Rakernas PSI: Sakit atau Strategi?
Prabowo Gelar Pertemuan Rahasia Malam Hari: Siti Zuhro dan Susno Duadji Bicara Apa?
Gatot Nurmantyo vs Kapolri: Analisis Hukum Mengungkap Dampak Kritik yang Dinilai Melemahkan Polri