Ia menjelaskan pola oligarki yang merusak negara, mulai dari membujuk legislator membuat aturan, memperoleh konsesi lahan dan tambang, menguasai perbankan, hingga mengeruk keuntungan di pasar modal.
Said Didu menyebut hanya sekitar 60 oligark yang menguasai kekayaan nasional, sementara kemiskinan rakyat meningkat.
"Sepuluh orang terkaya, kekayaannya naik tiga kali lipat, tapi kemiskinan juga naik tiga kali lipat. Ini perampokan," katanya.
Dukungan untuk Agenda Prabowo dan Perlawanan ke Oligarki
Meski demikian, Said Didu menegaskan tidak ada oposisi terhadap program utama Presiden Prabowo. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap agenda pemberantasan korupsi, pembersihan penegak hukum, dan pengembalian kedaulatan nasional.
"Kami tidak oposisi terhadap Presiden. Oposisi kami adalah terhadap orang-orang di sekitar beliau yang menghalangi agenda pengembalian kedaulatan," tegasnya.
Ia menilai baru kali ini dalam sejarah Indonesia ada presiden yang berani menyentuh kepentingan oligarki secara terbuka. Karena itu, perlawanan terhadap Prabowo diprediksi akan sangat besar, terutama dari DPR dan elite politik.
Target Gerakan: Geng Solo Oligarki Parcok (SOP)
Said Didu menyatakan gerakan yang akan dibentuk tidak berbasis partai, organisasi, maupun identitas kelompok. Fokusnya adalah membela rakyat yang kedaulatannya dirampas.
"Target kita jelas: oligarki. Dengan agenda ini, yang pertama tersentuh pasti geng SOP, Solo Oligarki Parcok. Itu tidak terelakkan," ujarnya.
Ia menutup dengan ajakan menyatukan kekuatan rakyat di seluruh Indonesia demi merebut kembali kedaulatan bangsa yang telah lama diperjualbelikan elite kekuasaan.
"Kita juga enggak mau dibawah pemerintah. Enggak mau. Ya, dia jalan dengan agendanya, kita jalan dengan agenda kita," kata Said Didu.
Artikel Terkait
Strategi Jokowi 2029-2034: PSI, Kaesang, dan Misteri Dinasti Politik yang Mengguncang Indonesia
Dokter Tifa Bongkar Alasan Jokowi Paksakan Diri ke Rakernas PSI: Sakit atau Strategi?
Prabowo Gelar Pertemuan Rahasia Malam Hari: Siti Zuhro dan Susno Duadji Bicara Apa?
Gatot Nurmantyo vs Kapolri: Analisis Hukum Mengungkap Dampak Kritik yang Dinilai Melemahkan Polri