Tanggung Jawab Negara dan Prinsip Kepastian Hukum
Prabowo, sebagai kepala negara, menyatakan tanggung jawabnya untuk memastikan supremasi hukum berjalan dengan benar. Ia bahkan menyatakan keberanian untuk mengambil langkah konstitusional seperti abolisi dan amnesti jika menemukan ketidakadilan.
Presiden juga menekankan pentingnya standar pembuktian yang kuat (beyond a reasonable doubt) dalam setiap putusan pengadilan. Menurutnya, putusan hukum harus bebas dari keraguan agar tidak merugikan pihak yang mungkin tidak bersalah.
“Saya ingin ada rule of law di Indonesia. Saya ingin ada kepastian hukum. Hanya dengan kepastian hukum kita bisa menjamin stabilitas dan ketenangan bagi rakyat kita,” tutur Prabowo.
Pemerintahan Bersih dan Adil Syarat Keberhasilan Negara
Prabowo menambahkan bahwa rakyat harus merasakan hidup di bawah pemerintahan yang bersih dan adil. Berdasarkan pembelajaran sejarahnya, tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintahan yang berintegritas.
Pernyataan dan komitmen ini menjadi perhatian publik dan pengamat, seperti SMRC, yang mengharapkan perubahan praktik penegakan hukum di Indonesia ke arah yang lebih independen dan berkeadilan.
Artikel Terkait
Mohammad Sobary Berbalik 200 Persen: Saya Punya Nalar Waras - Ini Kritik Tajam yang Bikin Jokowi Dikatai Edan
PDIP Sindir Tahlilan di Rumah Jokowi: Politisasi Agama atau Manuver Politik Terselubung?
Jokowi Ditinggalkan? Analisis Mengejutkan Soal Runtuhnya Dukungan Partai dan Masyarakat Sipil
Rahasia di Balik Sikap Santai Prabowo: Benarkah Dia Sudah Baca Semua Langkah Jokowi?