Kritik Misbakhun pada Pernyataan JK Soal Kenaikan BBM: Data Dinilai Tidak Akurat

POLHUKAM.ID - Pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang mendorong kenaikan harga BBM bersubsidi mendapat kritik tajam dari Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun. Menurutnya, narasi yang dibangun JK tidak didasarkan pada data fiskal terkini dan berpotensi memanaskan situasi masyarakat.

Misbakhun menilai analisis JK mengenai kondisi APBN dan harga minyak dunia cenderung tidak updated. "Bisa jadi ini terjadi karena Pak JK tidak lagi memiliki akses langsung terhadap data terkini mengenai kondisi fiskal dan APBN," ujar Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, April 2026.

Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik

Politikus Golkar itu menegaskan, fluktuasi harga minyak dunia tidak seharusnya digunakan untuk mendesak kenaikan harga BBM di dalam negeri. Ia menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menahan kenaikan harga didasari perhitungan yang cermat.

"Arahan Presiden Prabowo untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi didukung oleh perhitungan yang cermat dan hati-hati dengan memperhatikan ruang fiskal yang ada," tegasnya.

Misbakhun merujuk pada kalkulasi resmi Kementerian Keuangan yang menyatakan harga BBM subsidi dipastikan tidak akan naik hingga akhir 2026. Kepastian ini berlaku bahkan jika harga minyak dunia mencapai level 100 Dolar AS per barel. "Langkah ini diambil pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi," jelasnya.