Efriza menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak terpengaruh oleh pihak luar dalam proses pembuatan kebijakan. Menurutnya, simpang siur informasi di masyarakat berpotensi menimbulkan dampak, sehingga yang terpenting adalah memastikan arah kebijakan pemerintah tetap konsisten dan tidak berubah meskipun ada berbagai usulan yang masuk.
"Pernyataan JK terhadap kebijakan pemerintah masih berada pada tataran mengkritisi semata, dan tidak mengganggu implementasi maupun keputusan dan kebijakan pemerintah," jelasnya.
Cukup dengan Penegasan Presiden
Efriza menambahkan bahwa respons yang diperlukan dari pemerintah cukup berupa penegasan terhadap garis kebijakan yang telah ditetapkan. Misalnya, dengan presiden menjamin bahwa harga BBM tidak akan naik hingga akhir tahun 2026 atau tidak akan terjadi penebalan hutang negara.
Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat menjaga stabilitas dan kepercayaan publik tanpa perlu terlibat dalam debat yang reaktif terhadap setiap usulan atau kritik yang muncul.
Artikel Terkait
KNPI Bongkar Motif Ubedilah Sebut Pemerintahan Beban Bangsa: Opini atau Provokasi?
Perebutan Tahta NasDem: Bisnis Surya Paloh Kolaps, Siapa yang Akan Merebut Kendali?
Hasan Nasbi Bongkar Pernyataan Saiful Mujani: Ajakan Jatuhkan Pemerintah atau Bebas Berpendapat?
Jusuf Kalla Didesak Temui Prabowo: Mengapa Kritik Langsung di Istana Dinilai Lebih Efektif?