KNPI Kritik Keras Pernyataan Ubedilah Badrun: "Beban Bangsa" Dinilai Menyesatkan Publik

POLHUKAM.ID - Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama, memberikan tanggapan keras terhadap pernyataan akademisi Ubedilah Badrun yang menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sebagai "beban bangsa". Menurut Haris, pernyataan tersebut sarat opini politis yang dibungkus seolah-olah sebagai analisis akademik.

"Jangan bungkus opini politis dengan jubah akademisi. Publik bisa membedakan mana kritik berbasis kajian, mana sekadar retorika," tegas Haris Pertama dalam keterangannya, Minggu (12 April 2026).

Kritik Dinilai Tanpa Dasar Analisis Ilmiah

Haris mempertanyakan kedalaman analisis di balik pernyataan Ubedilah. Ia menilai generalisasi bahwa pemerintahan saat ini adalah beban bangsa merupakan pernyataan berlebihan dan tidak mencerminkan kajian ilmiah yang utuh.

"Kritik sah saja, tapi substansi kritik yang disampaikan justru berpotensi menyesatkan opini publik karena tidak disertai data dan kerangka analisis yang utuh," jelasnya.

Peringatan Soal Narasi Pemakzulan yang Tidak Konstitusional

Haris juga menyoroti narasi pemakzulan yang kerap dilontarkan. Ia mengingatkan bahwa wacana pemakzulan adalah mekanisme ketatanegaraan yang serius dan tidak boleh disederhanakan menjadi konsumsi publik tanpa dasar konstitusional yang kuat.

"Pemakzulan itu mekanisme serius dalam sistem ketatanegaraan. Tidak bisa didorong oleh opini sepihak atau framing emosional. Harus ada landasan hukum dan bukti yang jelas," ujarnya.