"Secara status jabatan, Seskab adalah jabatan publik. Jadi aktivitas-aktivitasnya memang perlu dan layak untuk dikritik. Namun, yang jadi masalah adalah isu moralitas itu ruangnya adalah res privata. Dalam konteks politik, saya harus mengatakan bahwa hal tersebut keliru," tegas Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) itu.
Lebih lanjut, Dedi menekankan bahwa kritik terhadap pejabat publik harus difokuskan pada kebijakan dan kinerja yang berdampak langsung kepada masyarakat. Serangan terhadap hal-hal privat dinilai tidak relevan dan justru mengaburkan substansi pembahasan di ruang publik.
"Karena yang disampaikan adalah hal-hal yang sifatnya privat kepada pejabat yang seharusnya dibahas dalam ruang publik," pungkasnya.
Selain Dedi Kurnia, diskusi tersebut juga menghadirkan Politikus Partai Ummat Ust Sambo serta pakar hukum pidana Suparji Ahmad sebagai narasumber.
Artikel Terkait
Viral! Sri Bintang Pamungkas Tuding SBY Homoseksual, Netizen X Heboh – Ini Fakta di Balik Video 2 Menit
Prediksi Politik 2026: Damai Hari Lubis Ungkap Perang Bayangan Dua Kubu dan Ancaman Krisis yang Mengintai Rakyat
Harga MinyaKita Tembus Rp22.000, Gagal Total atau Ada yang Main?
Purbaya Gebrak Meja! Sidang PLTSa Makassar Panas, Anak Buah Zulhas Kena Semprot Soal Regulasi Baru