Mahfud MD: Menteri Maju Pemilu Harus Cuti, Jangan Pakai Fasilitas Negara

POLHUKAM.ID - Menkopolhukam Mahfud MD menggelar Rapat Koordinator Nasional bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, di The Westin Hotel, Jakarta, Senin (29/5). 

Dalam acara itu, Yudo sempat melontarkan pertanyaan soal bagaimana aturan jika ada pejabat negara yang ingin maju di Pemilu 2024, terkait fasilitas pengamanan.

"Saya ingin bertanya, mungkin juga mewakili rekan-rekan semua. Dalam pemilu nanti ada kemungkinan calon presiden, calon wakil menteri, maupun pejabat di daerah, ... apabila dari calon tersebut adalah pejabat negara dan tidak diberhentikan, atau mungkin ada ketentuan cuti dan sebagainya, ini mereka akan membawa atribut sebagai pejabat pemerintah," kata Yudo mengawali pertanyaannya.

"Apabila masih menjabat pemerintah, kami, TNI-Polri, jika ke daerah akan memberikan sarana dan prasarana perbantukan pengamanan karena fungsinya sebagai Forkopimda, sehingga protokol di daerah ini masih melekat. Bagaimana kami bersikap jika mereka ini akan melaksanakan kampanye?" lanjutnya.

Yudo mengakui, ia akan kesulitan untuk membedakan apakah kegiatan pejabat publik yang maju pemilu itu sebagai kegiatan kampanye atau kunjungan kerja. Ia berharap bisa mendapatkan saran agar bisa menjaga netralitas TNI-Polri di Pemilu 2024.

Menko Polhukam Mahfud MD bersama Panglima TNI, dan Kapolri dalam Rapat Koordinasi Sinergisitas Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Politik Dan Keamanan untuk menyukseskan Pemilu Tahun 2024 di The Westin, Jakarta, Senin (29/5/2023).

Menko Polhukam Mahfud MD bersama Panglima TNI, dan Kapolri dalam Rapat Koordinasi Sinergisitas Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Politik Dan Keamanan untuk menyukseskan Pemilu Tahun 2024 di The Westin, Jakarta, Senin (29/5/2023).