Din Syamsuddin tidak memungkiri bahwa banyak pihak berkeyakinan MA akan mengabulkan PK Moeldoko itu. Sebab, posisi Moeldoko terbilang strategis di lingkungan istana.
Namun demikian, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu yakin para hakim yang berkomitmen kepada kebenaran dan kejujuran di MA tidak akan mengabulkannya.
“Dalam kaitan ini, Presiden Joko Widodo seharusnya tidak diam tapi harus menegur bawahannya yang melanggar etika politik. Kalau tetap didiamkan, maka akan mudah dituduh Presiden ikut bermain dan cawe-cawe negatif dan dekonstruktif,” tegasnya.
Sikap diam Jokowi juga akan mengamini anggapan bahwa saat ini sedang ada upaya penjegalan terhadap Partai Demokrat. Tujuannya, agar tidak bisa mengusung atau mendukung pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
Jika hal demikian terjadi, sambungnya, maka itulah yang disebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
“Saya yakin perilaku itu akan mendapatkan penolakan dari rakyat yang cinta kejujuran dan keadilan. Sebaiknya Moeldoko mundur dari ambisinya, dan Presiden Joko Widodo harus menegurnya, bukan diam tanda setuju,” demikian Din Syamsuddin.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Utang RI Tembus Rp9.920 Triliun, Menkeu Purbaya: Jangan Khawatir, Ini Bukti Kita Paling Hati-Hati!
Utang Indonesia Tembus Rp9.920 Triliun, Menkeu Bilang Jangan Panik—Ini Alasannya
Utang RI Tembus Rp9.920 Triliun, Menkeu Purbaya: Jangan Lihat Nominalnya, Lihat Ini!
PPATK dan OJK Gagal Total? Begini Modus Judi Online Hayam Wuruk yang Lolos dari Radar Sistem Keuangan