Pemerintah Harus Tegas, PLN Jangan Mau Didikte Asing

POLHUKAM.ID -Pemerintah harus berani bersikap tegas terhadap tekanan asing yang memaksa PT PLN (Persero) untuk menghentikan atan mempensiunkan dini pembangkit listrik tenaga uap.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mengatakan, pemerintah harus mengedepankan kepentingan nasional daripada mengikuti kemauan asing terkait program Just Energy Transition Partnership (JETP) yang dapat merugikan PLN.

PLN dan pemerintah jangan mau didikte oleh pihak internasional untuk segera mempensiunkan dini PLTU-nya bila itu hanya merugikan Indonesia alias masyarakat para pelanggan listrik PLN," katanya.

Menurutnya, harus ada penggantian dari pendanaan internasional sejumlah nilai aset yang dipensiunkan dini tersebut, bila program tersebut akan dieksekusi.