POLHUKAM.ID - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi keluhan yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kesulitan untuk menindak praktik korupsi di pelabuhan.
"Itu masalah kita ramai-ramai, bukan hanya masalahnya KPK. Saya juga pusing lihat itu karena kita sudah benahi pelabuhan besar, masih ada pelabuhan tikus," kata Luhut di Gedung KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (18/7/2023).
Meski begitu, Luhut mengatakan pihaknya bersama KPK terus melakukan upaya untuk membatasi pelabuhan sebagai langkah pencegahan dan penindakan korupsi.
"Misalnya, penyelundupan palm oil, minyak kelapa sawit itu masih dilakukan tapi sekarang dengan pengalaman kita ini, kita sudah mulai batasi dan sangat berkurang dengan signifikan dan seluruh kegiatan itu KPK terlibat," ujar Luhut.
Sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengeluhkan sulitnya pencegahan korupsi di pelabuhan.
Artikel Terkait
Puan Maharani Bongkar Masalah Utang Whoosh: DPR Akan Usut Tuntas!
Prof Henri Balik Badan Bongkar Rekayasa Gibran Cawapres: Saya Kecewa dengan Jokowi!
Misteri Dewa Luhut di Balik Proyek Whoosh: Rahasia yang Baru Terungkap
Fakta Mengejutkan di Balik Proyek Whoosh: Dugaan Markup Rp 60 Triliun dan Potensi Kerugian Negara