Jamiluddin menambahkan, keinginan LBP dan Bahlil menjadi caketum Partai Golkar dan munculnya desakan Munaslub menjadi pertanda adanya kepentingan besar di balik dua isu tersebut.
“Karena itu, mendesak Munaslub untuk menggantikan Airlangga Hartarto tentu ada agenda politik tersembunyi,” ucapnya.
Sebab, kata Jamiluddin, memaksakan Munaslub pada 2023 tentu tidak menguntungkan bagi Partai Golkar menjelang Pemilu 2024.
“Golkar tidak akan sempat melakukan konsolidasi bila Ketua Umumnya harus diganti pada tahun politik ini,” ujarnya.
“Hal itu bisa jadi akan semakin menurunkan elektabilitas Golkar. Tentu ini berbahaya bagi Golkar, terutama dalam menambah kursi di DPR RI,” demikian Jamiluddin.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Prabowo Dua Periode 2029: Rahasia Kepercayaan Diri Gerindra & Masa Depan Koalisi Tanpa Gibran
Isu Kapolri Membangkang Prabowo: Opini Jahat atau Upaya Sistematis Serang Polri?
Misteri Dukungan Golkar 2029: Strategi Rahasia Bahlil untuk Kuasai Panggung Politik
Prabowo Dua Periode 2029: Cek Ombak Gerindra atau Sinyal Perang Koalisi?