Jamiluddin menambahkan, keinginan LBP dan Bahlil menjadi caketum Partai Golkar dan munculnya desakan Munaslub menjadi pertanda adanya kepentingan besar di balik dua isu tersebut.
“Karena itu, mendesak Munaslub untuk menggantikan Airlangga Hartarto tentu ada agenda politik tersembunyi,” ucapnya.
Sebab, kata Jamiluddin, memaksakan Munaslub pada 2023 tentu tidak menguntungkan bagi Partai Golkar menjelang Pemilu 2024.
“Golkar tidak akan sempat melakukan konsolidasi bila Ketua Umumnya harus diganti pada tahun politik ini,” ujarnya.
“Hal itu bisa jadi akan semakin menurunkan elektabilitas Golkar. Tentu ini berbahaya bagi Golkar, terutama dalam menambah kursi di DPR RI,” demikian Jamiluddin.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Puan Maharani Bongkar Masalah Utang Whoosh: DPR Akan Usut Tuntas!
Prof Henri Balik Badan Bongkar Rekayasa Gibran Cawapres: Saya Kecewa dengan Jokowi!
Misteri Dewa Luhut di Balik Proyek Whoosh: Rahasia yang Baru Terungkap
Fakta Mengejutkan di Balik Proyek Whoosh: Dugaan Markup Rp 60 Triliun dan Potensi Kerugian Negara