POLHUKAM.ID -Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menilai penggunaan hukum sebagai alat politik dalam kasus Rocky Gerung makin tampak setelah akademisi itu ditetapkan bersidang pada 22 Agustus mendatang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Ini mempertegas memang ada upaya untuk membangun rezim otoriter dengan menggunakan hukum sebagai alat politik," kata Gigin dalam akun Twitternya, dikutip Liberte Suara, Kamis (10/8/2023).
Lebih lanjut Gigin melihat adanya demo dan persekusi dari pihak-pihak tertentu kepada Rocky terlihat seperti sudah diatur oleh pemerintah.
"Juga mempertegas bahwa demo dan persekusi terhadap Rocky diatur oleh pusat kekuasaan," ujar Gigin menambahkan.
Artikel Terkait
Menteri Bahlil Klaim Stok BBM Aman, IPO Minta Prabowo Waspada: Ini Risiko Krisis yang Disembunyikan?
Pertemuan Rahasia di Cikeas: Inikah Sinyal Awal Duet Anies-AHY untuk Pilpres 2029?
Robot atau Boneka? Rismon Sianipar Dituding Diremot dari Solo untuk Serang Roy Suryo
Anies Baswedan Datang Tanpa Undangan ke Halal Bihalal SBY, Demokrat: Panitia Tidak Mengundang