POLHUKAM.ID - Wakil Ketua Umum Partai Nassem, Ahmad Ali, menyayangkan candaan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, yang melarang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memilih Amin.
"Dari sisi etis dan etika, kalau yang dimaksud Amin adalah Anies-Muhaimin, rasanya tidak etis ya, apalagi pakai bid'ah," sesal Ahmad Ali, lewat keterangan tertulisnya, Jumat (15/9).
Terlebih, sambung dia, yang Menag Yaqut dalam posisi sebagai perwakilan pemerintah dan di dalam acara resmi, pembukaan orientasi PPPK di Surabaya, Rabu (13/9).
Pemerintah harusnya jadi wasit yang baik dalam setiap permainan. Jika wasitnya netral pasti menghasilkan proses dan tahapan Pemilu yang damai dan demokratis.
"Jangan mendiskreditkan orang, apalagi di forum pegawai negeri," tegasnya.
Artikel Terkait
Kontroversi Bahlil: Benarkah Kebijakan ESDM Baru Tricky dan Picu Penurunan Kepercayaan Publik?
UU PPRT Akhirnya Sah! Ini 12 Hak Pekerja Rumah Tangga yang Tak Bisa Lagi Diabaikan
Logo Babi di Acara Maulid Nabi: Intrik Politik atau Pelecehan Agama? Ini Analisis dan Tuntutannya
Bahlil Naikkan Harga BBM & LPG: Bumerang Politik Pertama untuk Pemerintahan Prabowo?