8 Fraksi DPR Setuju Revisi UU IKN, PKS Menolak

POLHUKAM.ID -Sebanyak 8 fraksi DPR RI menyetujui revisi UU tentang perubahan atas UU 3/2022 tentang Ibukota Negara (IKN).

Persetujuan ini diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I di Komisi II DPR RI. Nantinya revisi UU IKN ini akan dibawa ke rapat paripurna.

Adapun 8 fraksi yang menyetujui revisi UU IKN adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat dengan catatan. Sementara fraksi PKS menolak revisi UU IKN.

"Apakah kita bisa menyetujui rancangan undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara ini?" tanya Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, dalam rapat pleno, di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9).

"Setuju," jawab mayoritas anggota.

"Dan kita sama-sama menyetujui untuk melanjutkannya kepada pembicaraan tingkat I dan kemudian untuk pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang akan datang," tutup Ahmad Doli Kurnia.