POLHUKAM.ID - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyesali keadaan terkini di Indonesia, yang menurutnya semakin banyak liberalisasi politik yang berlangsung secara masif, termasuk politik uang hingga dinasti politik.
Hasto mengatakan, pemerintah di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) begitu terbuka dalam menggunakan kekuasaan, bahkan menabrak hukum lewat putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang membuka langkah Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawapres pendamping Prabowo Subianto.
Apa yang dituduhkannya ini, bukan klaim sepihak, tapi juga disebut Hasto sebagai kesaksian dari berbagai tokoh, seperti Goenawan Mohammad, Hamid Awaluddin, Yenny Wahid dan tokoh-tokoh lainnya.
"Mohon maaf, semua menyuarakan hal yang sama," kata Hasto saat memperkenalkan Yenny Wahid masuk di barisan TPN Ganjar-Mahfud, di Jakarta, Jumat (27/10/2023).
Artikel Terkait
Misteri Dukungan Golkar 2029: Strategi Rahasia Bahlil untuk Kuasai Panggung Politik
Prabowo Dua Periode 2029: Cek Ombak Gerindra atau Sinyal Perang Koalisi?
Prabowo 2029: Siapa yang Akan Jadi Cawapres dan Mengubah Peta Politik?
Tragedi Ngada: Benarkah Sekolah di Indonesia Sudah Gratis?