Soroti RUU DKJ soal Gubernur-Wagub Ditunjuk Presiden, Ahmad Sahroni: Rusak Negara Lama-lama!

“Lama-lama semua ditunjuk tidak ada lagi Pilkada dan laen-laen. Parah banget,” pungkasnya.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) memunculkan kontroversi. Hal itu lantaran pada Pasal 10 Bab IV RUU DKJ menyebutkan bahwa gubernur dipilih dan ditunjuk oleh presiden. Dengan kata lain, tidak ada pilkada di Jakarta.

DPR RI telah mengesahkan RUU DKJ untuk menjadi usul inisiatif DPR RI. Selanjutnya, RUU ini akan dibahas bersama pemerintah.

Dari sembilan fraksi yang ada di DPR RI, Fraksi PKS menyatakan tidak menyetujui pengesahan RUU DKJ tersebut.

Pengesahan diambil dalam rapat paripurna ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 di gedung Nusantara II, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (5/12).

Sumber: RMOL

BACA JUGA: