"Adanya aplikasi yang dibuat Kemendagri untuk mengetahui perkembangan tahapan pemilu. Yang mengendalikan aplikasi tersebut di daerah adalah Bakesbangpol," jelasnya.
Dijelaskan bahwa Bakesbangpol dituntut untuk rutin menyampaikan kondisi politik di daerah. Itu wajib dilakukan setiap hari.
"Alasan untuk rutin memberikan laporan pemilu, untuk meminimalisir terjadinya konflik di masyarakat," cetusnya.
Selain itu Hadi mencontohkan, proses sortir dan pelipatan surat suara tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU.
Namun Pemkab juga dituntut memberikan pengawasan. Terutama mengenai adanya surat suara yang rusak.
"Pentingnya pemkab ikut mengawasi surat suara yang rusak itu, untuk memastikan agar logistik tersebut bisa segera diganti. Itu salah contoh pentingnya sinergisitas ini dilakukan," jelasnya. (wan/pri)
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: radarsitubondo.jawapos.com
Artikel Terkait
Teddy Indra Wijaya: Dari Ajudan Jokowi ke Seskab Rasa Perdana Menteri – Naik Tak Wajar atau Buah Kepercayaan?
Gatot Nurmantyo Bongkar Alasan Dipecat Jokowi dari Panglima TNI: Saya Ditendang karena Tidak Nurut
Qodari Resmi Jabat Kepala Bakom: Gaya Komunikasi Pemerintah Berubah Total Jadi Lebih Agresif dan Siap Perang Narasi
Ray Rangkuti Kecam Reshuffle Kelima Prabowo: Cuma Mutasi Figur Lama, Nggak Ada Perubahan Signifikan