"Sebeb, jika daya beli rakyat turun, skala besarnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sebab lebih dari 50 persen ekonomi nasional di topang dari konsumsi rumah tangga," paparnya.
Sementara itu, untuk rumah tangga miskin dan sangat miskin, pemerintah perlu memastikan seluruh program bansos terjangkau oleh mereka. Sebab kenaikan harga kebutuhan pokok akan semakin menyulitkan kondisi perekonomian mereka.
"Program bansos kita harapkan menjadi peredam dari tekanan ekonomi yang mereka hadapi. Jadi untuk Jangka panjang, urusan pangan pokok jangan hanya jadi slogan," ujarnya.
Pemerintah telah membentuk berbagai lembaga dan badan yang mengurusi pangan, namun kepatuhan terhadap peta jalan untuk mencapai kemandirian pangan tidak serius dijalankan. Lebih menyedihkan urusan pangan dijadikan komoditas politik pemilu, orang miskin jadi aset elektoral.
"Kedepan hal seperti ini tidak boleh terulang. Bangsa kita tidak bisa beranjak maju kalau urusan pangan masih tidak tuntas," pungkas Said.
Sumber: jawapos
Artikel Terkait
Sidang Isbat 1 Syawal 2026 Digelar Besok: Apakah Idul Fitri Jatuh pada 20 Maret?
Mahfud MD Bongkar Potensi Korupsi di Balik Program Makan Gratis: Ini Kata-Kata Kerasnya
Restorative Justice untuk Rismon: Mungkinkah Perkara Ijazah Palsu vs Jokowi Berakhir Damai?
Mantan Ketua PN Depok Lawan KPK di Praperadilan: Benarkah Penyitaan Rp850 Juta & Rp2,5 Miliar Itu Sah?