Manuver Prabowo, Koalisi Permanen Jegal Gibran di Pilpres 2029?

POLHUKAM.ID - Presiden Prabowo Subianto menginginkan Koalisi Indonesia Maju atau KIM dijadikan koalisi permanen. 

Keinginannya itu diutarakan dalam pertemuan dengan para ketua umum partai anggota KIM di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat, 14 Februari lalu. 

Hal ini bersamaan dengan keputusan Gerindra yang akan mencalonkan Prabowo kembali pada pemilihan presiden 2029.

Pakar komunikasi politik dari Universitas Jenderal Soedirman, Indaru Setyo Nurprojo menilai wacana menjadikan KIM permanen itu merupakan salah satu strategi Prabowo untuk mengunci partai pendukung pemerintah untuk kepentingan Pilpres 2029. 

Dengan begitu partai yang tergabung dalam KIM tidak bisa mengusung/mendukung calon presiden dari partai lain.

"Itu sebagai upaya untuk mengunci langkah partai di KIM," kata Indaru, Minggu (16/2/2024).

Dia menjelaskan, upaya itu bukan tanpa alasan, pasalnya masing-masing partai politik yang menjadi peserta pemilu nanti memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan presiden sendiri. 

Kesempatan itu menjadi terbuka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menghapus persyaratan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden pada Januari lalu.

Tak hanya itu, menurut Indaru koalisi permanen yang diusulkan Prabowo tersebut juga sebagai strategi untuk menguji kesetiaan partai politik yang tergabung dalam KIM. 

Dengan melemparkan usulan itu, Prabowo dapat mengukur kesetiaan partai-partai pendukungnya.

Ketika partai anggota KIM mulai menunjukkan sikap yang bertentangan, Prabowo sedari awal dapat mengantisipasi. Antisipasi itu bisa dilakukan Prabowo secara halus atau kasar.

"Jadi kalau ada yang tidak sepakat ya sudah nanti pasti akan dibuang pada tahun ketiga atau pada tahun keempat. Dibuangnya itu bisa dengan halus atau kasar seperti lewat kasus-kasus," jelas Indaru.

Dia pun menilai Prabowo sengaja menciptakan situasi itu. Supaya partai anggota KIM berpikir dua kali jika ingin meninggalkan Prabowo dan Gerindra.

"Situasi itu akan membuat KIM ini akan tetap utuh. KIM ini akan tetap solid mendukung Prabowo," tuturnya.

Senada dengan Indaru, pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai Prabowo sengaja melakukan itu untuk memastikan kesetiaan partai-partai pendukungnya di pemerintahan.

"Dengan demikian, kalau dia melihat ada partai-partai yang tidak loyal atau kurang setia, nah ini mungkin jadi dasar Prabowo melakukan reshuffle kepada kader partai yang dinilai tidak loyal," kata Jamiluddin.

Menguji Golkar dan PSI?

Jamiluddin berpendapat partai yang paling terusik dengan permintaan Prabowo tersebut Golkar dan PSI. 

Dia menilai usulan itu secara tidak langsung ditujukan kepada kedua partai tersebut. 

Alasannya Golkar dan PSI bisa menjadi kendaraan bagi Gibran Rakabuming untuk maju pada Pilpres 2029 mendatang.

Sebagaimana diketahui, PSI sangat pro kepada Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi. 

Apalagi Ketua Umum PSI adalah putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep--yang tak lain adik kandung Gibran.

Sedangkan Golkar, yang ketua umumnya Bahlil Lahadalia juga merupakan orang dekat Jokowi. 

Perjalanan Bahlil untuk menjabat orang nomor satu di Golkar tak bisa dilepaskan dari peran Jokowi.

Dalam laporan majalah Tempo pada Maret 2024 menyebut, Jokowi diduga ikut campur tangan untuk menjadikan Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar dengan melengserkan Airlangga Hartarto. 

Pada Agustus 2024, Bahlil resmi menjabat ketua umum. Usai terpilih, Bahlil melontarkan istilah 'Raja Jawa' --yang banyak pihak mengaitkannya dengan Jokowi.

"Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu saja, jangan coba-coba main-main barang ini. Waduh ini ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu," kata Bahlil kala itu.