Langkah Presiden Prabowo Subianto yang mereshuffle Satryo Soemantri Brodjonegoro sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atau Mendiktisaintek dinilai sebagai peringatan kepada para menteri lainnya di Kabinet Merah Putih yang dianggap tidak becus bekerja.
Ke depan peluang reshuffle sangat mungkin terjadi menyasar menteri lainnya yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintahan Prabowo. Bersamaan dengan itu sejumlah nama menteri yang layak untuk dicopot pun mencuat di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia hingga Menteri Koperasi Budi Arie.
POLHUKAM.ID - SETELAH 100 hari lebih bekerja, Prabowo untuk pertama kalinya melakukan reshuffle terhadap jajaran menterinya. Satryo menjadi menteri yang pertama dicopot dari jabatannya.
Pengamat politik dari Citra Institute, Yusak Farchan menilai, langkah Prabowo mencopot Satryo sudah sangat tepat.
Pasalnya, selama kurang lebih empat bulan menjabat, tak ada gebrakan untuk perbaikan pendidikan tinggi dan riset yang dilakukannya.
Belum lagi kontroversinya yang sempat didemo oleh pegawainya sendiri, karena dianggap arogan dan otoriter.
Yusak menyebut pencopotan Satryo bukan hanya sekedar pergantian menteri biasa. Namun, ada maksud lain yang tersirat.
"Reshuffle Mendiktisaintek ini adalah warning atau sinyal lah bagi anak buah presiden. Terutama para menteri yang kalau dianggap ke depan tidak sejalan lagi dengan visi presiden, ya siap-siap saja di-reshuffle," kata Yusak, Kamis (20/2/2025).
Yusak pun menyebut, reshuffle menteri akan sangat mungkin kembali terjadi.
Salah satu barometer yang digunakan Prabowo, yakni tekanan publik, seperti Satryo yang menuai kontroversi hingga membuat masyarakat marah.
"Karena prinsipnya semakin keras tekanan publik, presiden akan semakin mendengar," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah menyebut, selain Satryo terdapat menteri lainnya yang juga layak untuk di-reshuffle, di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Desa dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Koperasi Budi Ari.
"Tetapi menteri dari kalangan politisi, tentu tidak masuk dalam radar pergantian, utamanya Bahlil, ia seburuk apapun bekerja faktanya Bahlil adalah ketua Golkar, loyalis Jokowi dan punya andil di Pilpres 2024," kata Dedi.
Bahlil diketahui sempat menjadi kontroversi karena kebijakannya yang mengatur pendistribusian gas subsidi LPG 3 kg yang belakangan menyebabkan kelangkahan.
Artikel Terkait
DPR Kena Prank! Dana Reses Rp702 M Bikin Tak Sedih Tunjangan Rumah Dihapus
Prabowo vs Geng Solo: Momen Penegakan Hukum yang Dinanti Rakyat
Profesor Ikrar Bongkar Bahaya Legacy Jokowi: Syarat Wapres RI Hanya Lulusan SD?
Ijazah Jokowi & Gibran Dikritik Iwan Fals: Bagaimana Jika Ternyata Palsu?