Siapa Kepala Daerah Dari PDIP Tetap Mengikuti Retreat di Akmil Magelang? Ini Daftarnya!

POLHUKAM.ID - Pemerintah mengadakan retreat bagi Kepala Daerah yang baru saja dilantik di Akademi Militer (Akmil) Magelang, pada Jumat (21/2). 

Seharusnya, ada 481 kepala daerah yang hadir, tapi Wamendagri Bima Arya menyebut, retreat ini dihadiri oleh 450 kepala daerah. Sisanya 47 tidak ada kabar, dan 6 izin. 

Kehadiran para Kepala Daerah ini jadi sorotan, pasalnya, pada Kamis (20/2), Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang berisi tentang respons penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK. 

Dalam surat, Megawati mengeluarkan 2 instruksi penting, yakni: meminta kader PDIP yang jadi Kepala Daerah untuk menunda keberangkatan retreat dan menjaga komunikasi aktif. 

Lalu, adakah Kepala Daerah PDIP yang tetap datang? Bagaimana aturan bagi mereka yang tak hadir retreat? 

Wamendagri Bima Arya: 450 Hadir, 47 Tak Ada Kabar, 6 Izin

Bima Arya menyampaikan data jumlah kepala daerah yang tak menghadiri retreat di Magelang. 47 tidak ada kabar, dan 5 izin sakit dan 1 orang alasan keluarga.

Lalu, bagi mereka yang tak bisa datang diharap mengirim wakil. Jika wakil tak bisa datang, maka sekretaris daerah diminta datang.

"Kalau kepala daerah dan wakil tidak hadir, karena apa yang disampaikan di sini harus sampai ke daerahnya, maka diminta untuk mengirimkan sekretaris daerahnya. Ya. Sekda nya. Kalau kepala daerah, wakil tidak bisa hadir juga, Sekda ditunggu kedatangannya di sini," kata Wamendagri Bima Arya di lokasi.

47 kepala daerah ini terus dihubungi oleh panitia. Karena, retreat ini penting untuk sinkronisasi program antara pemerintah pusat ke daerah. 

Meski begitu, ada 19 kepala daerah dalam kondisi kurang fit yang tetap mengikuti retreat. 

"Artinya kondisi fisiknya harus memerlukan atensi seperti pasca operasi, penyakit serius, dan lain-lain. Tetapi mereka bersemangat untuk hadir, tentu kita izinkan tetapi dengan atensi yang sangat serius dan dispensasi pada kegiatan-kegiatan tertentu," jelasnya.

Adakah kader PDIP yang hadir? 

"Harusnya sih ada ya (kepala daerah dari PDIP yang hadir). Karena terdata (kepala daerah kader PDIP) jumlahnya mungkin lebih dari angka ini (47 yang tak hadir). Jadi, bisa saja ada di dalam. Ya, kami belum cek lagi. Bisa saja ada," ucap Bima Arya. 

PDIP sendiri punya 159 kader yang jadi kepala dan wakil kepala daerah. 8 di antara mereka jadi Gubernur, seperti Pramono Anung dan I Wayan Koster.

Retreat akan digelar mulai Jumat 21 Februari hingga Jumat 28 Februari. Sementara wakil kepala daerah dijadwalkan mengikuti kegiatan tersebut pada 27 Februari mendatang.

Mereka yang Tak Hadir Tanpa Alasan Harus Ikut Gelombang Berikutnya

Kepala daerah yang tak ikut retreat kali ini tetap wajib mengikuti retreat di gelombang berikutnya.

"Gelombang berikutnya. Wajib. Semuanya wajib ikut, penting ini materinya," kata Wamendagri Bima Arya di depan gerbang Akmil, Jumat (21/2).

Bima bisa memaklumi mereka yang tak hadir karena izin.

"Jadi, kita memahami ketidakhadiran mereka, dan juga ada yang acara keluarga sehingga tidak bisa mengikuti rangkaian acara," jelasnya.

Lalu, ada juga beberapa kepala daerah yang datang terlambat. Rata-rata, mereka datang dari Indonesia Timur. 

"Ini rata-rata teman-teman dari Papua ini yang bergelombang telat karena memang sangat dimaklumi pesawatnya delay," bebernya.

Bupati Grobogan Kader PDIP Tetap Ikut Retreat 

Bupati Grobogan Setyo Hadi memutuskan tetap ikuti retreat kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jumat (21/2). Setyo merupakan kader PDIP.

"Saya hari ini akan tetap berangkat tapi menunggu setelah rapat paripurna," ujar Setyo setelah sertijab di Pendopo Kantor Bupati Grobogan, Jumat (21/2).

Ketika ditanya adanya instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang melarang kepala daerah dari PDIP mengikuti retreat, Setyo enggan berkomentar banyak.

"Kalau masalah instruksi saya tidak bisa bicara apa-apa. tapi hari ini saya akan berangkat," tegas Setyo.

Gubernur dan 2 Bupati dari Jambi Diusung PDIP Tetap Ikut Retret

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi bagi kepala daerah yang berasal dari partainya agar menunda kegiatan retret di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Ada 3 kepala daerah yang diusung PDIP namun tetap mengikuti retret tersebut.

Adapun ketiganya yakni Gubernur Jambi Al Haris, Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief dan Bupati Tanjung Jabung Timur Dillah Hikmah Sari.

Dalam perjalanannya, pasangan Al Haris dan Abdullah Sani diusung PDIP beserta 12 parpol, salah satunya Partai Gerindra. 

Meski kedua orang itu bukan merupakan kader murni PDIP, namun keduanya tetap menjadi kandidat yang diusung PDIP maju Pilkada hingga akhirnya dinyatakan menang.

Gubenur Jambi dua periode yakni Al Haris tercatat adalah kader PAN yang juga merupakan Ketua MPW PAN Jambi. 

Dia kembali diusung oleh partainya maju untuk kali kedua di Pilgub Jambi 2024 lalu. 

Sedangkan Abdullah Sani adalah kader PKB, yang sebelumnya tercatat sebagai kader PDIP, namun pada Pilgub 2020 silam, ia mundur karena tak diusung partai.

Lalu, Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief dan pasangannya, Bakhtiar pun didukung PDIP dan juga parpol lainnya.

Meski Fadhil dan Bahtiar ini bukan kader murni dari partai PDIP, namun mereka maju di Pilkada diusung oleh PDIP. 

Muhammad Fadhil Arief ini adalah murni dari kader PPP juga menjabat sebagai Ketua DPW di Provinsi Jambi. 

Bakhtiar yang menjadi Wakil Bupati Batanghari tercatat sebagai Kader NasDem. Bakhtiar juga merupakan Ketua DPD dari partai itu.

Sementara, PDIP juga mengusung Dilla Hikmah Sari dan Muslimin Tanja di Pilkada Tanjung Jabung Timur. 

Keduanya menang di pilkada tersebut. Dilla kini yang menjadi Bupati Tanjabtim saat pilkada juga didukung 9 parpol lainnya.

Dilla tercatat sebagai kader murni PAN. Sejak berkarir di ranah politik, Dilla sudah sejak dulu bergabung di PAN.