Gibran Ucapkan Pantun ke Kepala Daerah, Pakar: Kurang Elok, Wapres Harusnya Mengayomi Bukan Manas-Manasi

POLHUKAM.ID - Pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan menilai, sindiran Wapres Gibran Rakabuming Raka terhadap 10 kepala daerah yang absen di retret kurang tepat. 

Menurut dia, sebagai wapres, Gibran harus bersikap lebih mengayomi dan mendinginkan suasana.

"Kalau gak salah pantun tapi pantunnya itu kan gak keluar tuh kita masih belum dengar isi pantunnya (secara lengkap). Tapi ada pantun kalau betul pantun itu bentuknya sindiran terhadap 10 peserta dari PDIP seluruhnya," kata Djohermansyah saat dihubungi di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Guru besar IPDN tersebut menilai, pantun yang dilantunkan Gibran itu kurang elok. 

Dia mengatakan, Gibran seharusnya menampilkan sosok yang lebih mengayomi.

"Saya kira kalau sebagai pemimpin bangsa baiknya itu sifatnya itu ngayomi dan ngemong jadi bukan menyindir-nyindir dengan kata-kata yang tak elok lah… Ya jadi harus lebih menenangkan, mendinginkan ya bukan memanas-manaskan atau menyindir-nyindir itu bukan pemimpin yang besar ya sepatutnya segitu bukan pemimpin besar," ucap Djohermansyah.

Dia menilai, para kepala daerah yang tak hadir itu bisa ikut retret gelombang kedua. 

"Toh juga ada gelombang kedua yang akan diputar ya jadi misalnya gak apa-apa (tidak datang) nanti mungkin akan ikut juga gelombang kedua bersama-sama dengan yang telah diputuskan oleh MK itu. Nah itu lebih baik gitu pemimpin itu harus bijak," kata Djohermansyah.

Adapun kepala daerah yang tak ikut reret di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang pada 21-28 Februari 2025, terdiri sembilan dari Bali dan satu dari Asmat, Papua Selatan. 

Djohermansyah mengatakan, apabila kepala daerah tersebut tak terima dan akhirnya tak mendukung rencana pemerintah pusat akan merepotkan.