Ia menilai bahwa hal tersebut sangat berkaitan dengan legitimasi moral seorang pemimpin, serta prinsip demokrasi dalam negara hukum.
“Nah itu masalahnya soal administrasi. Kalau administrasi, silahkan cari file saya, kan ada yang keluarkan, mestinya ada file Anda.
Kalau ijazah saya robek bagaimana coba? Jadi dalam soal ijazah tadi itu Pak Jokowi yang mau kita persoalkan: ijazah sebagai tanda beliau pernah sekolah atau tanda beliau pernah berpikir, yang mana?” ujar Rocky.
Rocky lebih lanjut menjelaskan bahwa sebagai kepala negara, Presiden Jokowi harus menunjukkan contoh kejujuran kepada rakyat.
Menurutnya, jika seorang pemimpin negara tidak transparan dan tidak jujur mengenai hal-hal yang penting, hal tersebut akan mencederai prinsip-prinsip dasar demokrasi.
“Karena dia kepala negara, orang tuntut kejujuran. Kalau bukan kepala negara, silahkan berbohong, itu urusannya moral di akhirat. Tapi keadaan kita ingin agar semua pemimpin itu punya track record,” tambah Rocky.
Pernyataan Rocky menegaskan bahwa masalah ini lebih dari sekadar administrasi, tetapi berhubungan dengan kepercayaan publik terhadap institusi kepresidenan dan prinsip kejujuran yang harus dipegang teguh oleh setiap pemimpin negara.
Sumber: Fajar
Artikel Terkait
Sidang Isbat 1 Syawal 2026 Digelar Besok: Apakah Idul Fitri Jatuh pada 20 Maret?
Mahfud MD Bongkar Potensi Korupsi di Balik Program Makan Gratis: Ini Kata-Kata Kerasnya
Restorative Justice untuk Rismon: Mungkinkah Perkara Ijazah Palsu vs Jokowi Berakhir Damai?
Mantan Ketua PN Depok Lawan KPK di Praperadilan: Benarkah Penyitaan Rp850 Juta & Rp2,5 Miliar Itu Sah?