Ia menambahkan, isu ini bahkan mulai menyeret perhatian publik terhadap keaslian latar belakang pendidikan Gibran sendiri, memperlihatkan betapa dalamnya krisis kepercayaan yang bisa muncul.
Sikap diam Pratikno terkait tudingan ini memperparah situasi.
Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat), Sugiyanto, bahkan menilai bahwa keengganan Pratikno berbicara terbuka semakin mempertebal kecurigaan publik.
Padahal, Pratikno kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Jika kasus ini tidak dituntaskan, Indonesia akan dikenang dunia sebagai negara yang gagal menyelesaikan perkara sederhana dan berisiko tercatat di Guinness World Records," tegas Sugiyanto.
Sementara itu, UGM melalui Dekan Fakultas Kehutanan, Sigit Sunarta, berusaha membantah tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa ijazah dan skripsi Jokowi adalah asli.
Hanya saja, dalam konteks tekanan publik yang makin menguat, klarifikasi seperti itu dianggap belum cukup.
Situasi ini menuntut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Mendikdasmen) dan Rektor UGM saat ini, Prof. Dr. Ova Emilia, untuk tidak berdiam diri.
Sebagai penjaga kredibilitas akademik nasional, mereka perlu segera melakukan audit terbuka, membentuk tim independen, dan membuka data akademik Jokowi secara transparan kepada publik.
Permasalahan ini tidak lagi sekadar menyangkut administrasi kampus, tetapi soal martabat negara, kepercayaan publik, dan kredibilitas dunia akademik Indonesia di mata dunia.
Tanpa langkah konkret, badai kecurigaan ini akan terus menghantui, bahkan berisiko menggerogoti fondasi legitimasi kekuasaan nasional di era pemerintahan Prabowo.
Sumber: Sawitku
Artikel Terkait
Puan Maharani Bongkar Masalah Utang Whoosh: DPR Akan Usut Tuntas!
Prof Henri Balik Badan Bongkar Rekayasa Gibran Cawapres: Saya Kecewa dengan Jokowi!
Misteri Dewa Luhut di Balik Proyek Whoosh: Rahasia yang Baru Terungkap
Fakta Mengejutkan di Balik Proyek Whoosh: Dugaan Markup Rp 60 Triliun dan Potensi Kerugian Negara