Pengamat: Usul Solo Jadi Daerah Istimewa Diduga Hanya Demi Kepentingan Keluarga Jokowi!

POLHUKAM.ID - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai usulan Kota Solo atau Surakarta menjadi daerah istimewa, hanya sebuah wacana kekuasaan. 

Dia mencurigai hal ini berkaitan dengan kepentingan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Usulan status Istimewa bagi Surakarta berlebihan dan potensial tidak produktif, ini hanya wacana kekuasaan, bukan soal pemerataan pembangunan. Patut dicurigai usulan ini demi kepentingan sedikit pihak, terlebih itu daerah keluarga Jokowi, bisa ditafsir sebagai bagian dari upaya peluang kekuasaan keluarga Jokowi secara politik," tutur Dedi saat dihubungi, Selasa (29/4/2025).

Tak hanya itu, menurut Dedi, daerah istimewa sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Sebab, sebagai negara kesatuan, sudah waktunya Indonesia kembali pada konsep tunggal.

Sehingga menurutnya, kedepan seharusnya daerah yang saat ini berstatus istimewa perlu dievaluasi. 

Pasalnya secara politik, pemerintah hanya memerlukan otonomi daerah secara total atau desentralisasi.

"Jika ada hal krusial seperti sejarah kultural, maka cukup budaya saja yang diistimewakan, bukan daerahnya secara politik dan pemerintah," ujarnya.

Oleh karena itu, usulan tersebut kata Dedi, tidak diperlukan bagi negara ini, justru bisa menjadi beban dan ketimpangan sosial.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian akan melakukan kajian mendalam mengenai kriteria Surakarta untuk menjadi daerah istimewa setelah adanya usulan dari kota tersebut.

“Namanya usulan boleh saja, tapi nanti kan kita akan kaji ada kriterianya. Apa alasannya nanti daerah istimewa,” kata Tito saat ditemui awak media di Jakarta, Jumat.

Adapun, Kamis (24/4/2025), Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyinggung Kota Surakarta atau Solo menjadi salah satu dari enam daerah di Indonesia yang diusulkan untuk menjadi Daerah Istimewa Surakarta.

"Seperti daerah saya yang Solo, minta pemekaran dari Jawa Tengah dan diminta dibikin Daerah Istimewa Surakarta," kata Aria Bima usai rapat Komisi II DPR RI dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Akmal Malik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.