POLHUKAM.ID - Program pemerintah untuk pemberdayaan dan kesejahteraan buruh diharapkan bisa diwujudkan secara konkret.
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher menuturkan program-program seperti pelatihan vokasi hanya akan berdampak nyata jika diiringi dengan sistem pengawasan dan pelaksanaan yang transparan dan berpihak pada pekerja.
"Kami berharap komitmen ini tidak berhenti pada seremoni Hari Buruh saja, tetapi langsung diwujudkan dalam kebijakan konkret yang menyentuh langsung kehidupan buruh," kata Netty dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 4 Mei 2025.
Lanjut dia, Presiden Prabowo telah membeberkan berbagai janji di Hari Buruh Internasional, Kamis, 1 Mei 2025 lalu.
Pertama, Presiden Prabowo menjanjikan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai bagian dari komitmennya terhadap perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
"Saya ingin memberi hadiah kepada kalian para buruh, pada hari ini. Saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang terdiri dari tokoh-tokoh perwakilan buruh dari seluruh Indonesia,” kata Prabowo di kawasan Monas.
Kedua, presiden menyatakan dukungannya terhadap RUU Perampasan Aset untuk menyelamatkan kekayaan negara yang dirampas oleh para koruptor.
Ketiga, Prabowo juga berkomitmen terhadap penghapusan outsourcing.
Keempat, presiden berjanji akan mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU PPRT.
Kelima, ia berencana membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sebagai respons atas kekhawatiran kalangan buruh terhadap maraknya pemutusan hubungan kerja yang tidak adil.
Keenam, presiden mendukung usulan agar Marsinah jadi pahlawan nasional.
Ketujuh, Ketua Umum Partai Gerindra itu menyatakan bakal menggelar pertemuan antara perwakilan buruh dan pengusaha di Istana Bogor dalam waktu dekat.
Sumber: rmol
Artikel Terkait
Soroti Mutasi Letjen Kunto, Said Didu: Ternyata TNI Masih Dikendalikan Geng Solo
Alasan Try Sutrisno Setuju Desakan Pemakzulan Gibran: Kalau Nggak Diberesin, Rusak Negara!
Bayangan Jokowi soal Tudingan Ijazah Palsu
PHK Massal Industri Media, Ancaman Nyata Demokrasi