Hal tersebut disampaikan pada Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan terkait Pengambilan Keputusan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan RI Tahun 2023 di Gedung DPR, Kamis (16/6/2022).
"Rencana Kerja Kementerian Keuangan 2023 mengikuti visi misi Bapak Presiden yang kemudian diterjemahkan dalam visinya Kementerian Keuangan yang mendukung visi misinya Bapak Presiden," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada kesempatan tersebut.
Pagu indikatif Kementerian Keuangan sebesar Rp45,12 triliun tersebut terdiri dari lima program kerja. Pertama, program Kebijakan Fiskal dengan anggaran sebesar Rp103,7 miliar. Program ini mendukung akselerasi transformasi ekonomi melalui konsolidasi fiskal yang responsif dan antisipatif, kebijakan sektor keuangan yang inklusif, optimalisasi manfaat kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.
"Yang paling menonjol dari program di sini adalah kalau tahun ini kita menjadi tuan rumah Presidensi G20, tahun depan kegiatan di dalam level regional global adalah Indonesia memegang ASEAN Chairmanship," ujar Menkeu.
Kedua, program Pengelolaan Penerimaan Negara sebesar Rp2,8 triliun. Program tersebut diarahkan untuk mencapai penerimaan negara yang optimal melalui transformasi sistem administrasi penerimaan negara, implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta penguatan pengawasan dan kepatuhan.
"Kita juga akan meningkatkan kualitas layanan menggunakan teknologi digital, termasuk perbaikan National Logistic Ecosystem. Kita akan sangat selektif di dalam mendesain insentif perpajakan tahun depan," kata Menkeu.
Artikel Terkait
Anwar Usman Bisa Saja Menyesal Karir Hancur Gegara Gibran
VIRAL Beredar Foto MABA Fakultas Kehutanan UGM 1980, Tak Ada Potret Jokowi?
Gibran dan Dua Rekannya Ditangkap Polisi terkait Dugaan Penggelapan Duit Rp 15 Miliar
Kejagung Sita Rupiah-Mata Uang Asing Riza Chalid