Sanksi Pelanggaran Beli Minyak Goreng dengan NIK Belum Diatur

Rachmat juga mengatakan pemerintah tak ingin terlalu ketat mengatur distribusi minyak goreng curah karena khawatir justru menyulitkan masyarakat mendapatkan minyak goreng curah dengan harga terjangkau.

"Jadi saat ini kita buka dulu. Kalau kita very over regulated, nanti malah menyulitkan. Nanti kita lihat behaviour-nya. Kalau ternyata, misal ada satu toko yang kebutuhannya luar biasa besar, bisa jadi kita akan mampir ke sana. Saat ini ada ribuan teman-teman di Satgas Pangan yang beredar di seluruh Indonesia. Nanti kita lihat, benar tidak ini langganannya semua UMK atau ada hal lain," ungkapnya.

Rachmat menerangkan penggunaan PeduliLindungi untuk pembelian minyak goreng curah rakyat digunakan pemerintah untuk bisa mengontrol distribusinya dengan valid. Pasalnya, pengguna PeduliLindungi adalah orang-orang yang sudah terverifikasi dan benar-benar ada.

"Kalau pakai PeduliLindungi lebih real. Ibaratnya kalau ada orang yang mau 'gotong royong' seperti itu, kita berprasangka baik dulu. Sampai, misalnya, kita lihat toko tadi selalu kehabisan barang, saat kita datang misalnya tidak ada antrean kok sudah habis, nanti kita targetkan evaluasinya," pungkas Rachmat.

Sumber: republika.co.id