Tahu Soal Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud di Bali, Presiden Jokowi Buka Suara Singgung Netralitas Pemilu 2024

POLHUKAM.ID  – Presiden Jokowi mengaku sudah menerima informasi terkait pencopotan baliho Ganjar-Mahfud dan partai lain di Bali.

Hal tersebut diketahui Jokowi bersamaan dengan kunjungan kerjanya ke Gianyar, Bali pada Selasa (31/10) kemarin.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi turut berkomentar. Menurutnya, pencopotan atribut partai itu berkaitan dengan netralitas para pegawai negara, termasuk ASN, TNI serta Polri, menjelang musim pemilu 2024.

“Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus Netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral,” kata Jokowi, dilansir dari Antara, Rabu (1/11).

Selain itu, menurutnya, pencopotan baliho tetap harus melakukan koordinasi dengan pihak pemilik baliho tersebut. Dalam arti lain, petugas wajib meminta izin kepada partai yang balihonya akan dicopot.

Alasannya, kata Jokowi, untuk tetap menjaga komunikasi dan menghindari kesalahpahaman antara satu pihak dengan pihak lainnya.