Janji Kampanye Bansos Dinilai Pengamat Politik Tidak Etis dan Tidak Mendidik

POLHUKAM.ID  - Isu bantuan sosial (bansos) pemerintah di tengah pemilu yang dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan elektoral memicu respons beberapa pengamat politik. 

Peneliti senior BRIN Prof. Lili Romli menilai kampanye seperti ini tidak etis. Alih-alih bagaimana agar rakyat makmur dan sejahtera sehingga tidak mengandalkan bansos, kampanye model ini justru ingin melestarikannya.

"Ini bisa dikatakan mereka ingin agar rakyat tetap miskin sehingga akar tergantung terus pada bansos. Ini bentuk politik populis yang salah kaprah," terangnya dalam rilis yang diterima Tribunnews.com (14/12/2023)

Menurutnya, kampanye politik harusnya berfokus pada upaya menyejahterakan rakyat dengan seperti penciptaan lapangan usaha bagi rakyat, lapangan pekerjaan, peningkatan pendidikan sehingga rakyat bisa keluar dari jerat kemiskinan.

"Bukan terus menerus melestarikan bansos," lanjutnya.

Menurutnya, kini, program bansos pun melenceng dari tujuan awal. "Sekarang bansos sudah bersifat politis, sudah ditunggangi politik," sambungnya.

Bansos menjadi instrumen klintelisme untuk meraih suara, untuk pemenangan pemilu dan pilpres. Padahal pendanaan bansos bersumber dari uang rakyat.