Sebanyak 26 OPD dan 7 RSUD Milik Pemprov Jateng yang Raih Predikat Informatif

Baca Juga: Lagi! Kado Akhir Tahun, Pemkab Kendal Tambah 4 Penghargaan

"Jadi semuanya akan kita lakukan, seluruh OPD, BUMD khususnya yang ada di bawah pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, agar semaunya lebih terbuka, bersikap kooperatif dalam menjawab, dan mengikuti semua tahapan penilaian keterbukaan publik," kata Nana.

Nana menyatakan, untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka, tidak hanya membutuhkan perubahan karakter, mentalitas, dan pola pikir di kalangan birokrasi pemerintah dan badan publik.

Tetapi menurutnaya, dibutuhkan pula reformasi sistem dan pola kerja, terutama dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Baca Juga: Petani Sampai Heran, Cuma Pakai Bahan Ini Tanaman Bisa Subur! Seperti Pakai Pupuk Mahal, Padahal...

Untuk memastikan prasyarat itu, Pemprov Jateng selalu melakukan monitoring dan evaluasi agar selalu ada keterbukaan informasi publik.

Dikatakan dia, setidaknya ada enam indikator yang harus menjadi perhatian badan publik, meliputi sarana prasarana, kemudian jenis informasi, kualitas informasi, digitalisasi, komitmen organisasi dan pengadaan barang dan jasa.

Artikel ini telah lebih dulu tayang di: ayosemarang.com