Peran Pranata Humas Dalam Penyusunan Strategi Komunikasi

Hasyim Gautama, selaku Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan ketersediaan informasi dan akses yang semakin mudah dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi di dunia saat ini, diibaratkan pedang bermata dua. Di satu sisi, informasi yang mendayaguna lebih mudah beredar. Namun di sisi lain, kondisi ini juga memudahkan terjadinya mis-informasi, dis-informasi, dan bahkan mal-informasi dibanding era media sebelumnya. 

“Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan informasi dan komunikasi publik, khususnya Pranata Humas untuk lebih pro aktif dan kreatif, dalam mengkomunikasikan berbagai kebijakan dan program pemerintah kepada publik,” ucapnya pada acara Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik: Penyusunan Strategi Komunikasi Publik, serta Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Pranata Humas yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, melalui Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik.

Dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/6/2022), ia mengatakan tuntutan tersebut bertujuan agar sehingga masyarakat semakin tahu apa yang dikerjakan oleh pemerintah, guna membangun reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Hasyim juga menegaskan bahwa Pranata Humas memiliki peran yang strategis dalam mengantisipasi sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat. Hal ini dapat diawali dengan penyusunan strategi komunikasi yang mengakomodir mitigasi isu dan identifikasi potensi terjadinya krisis dalam komunikasi publik.

Dia menambahkan arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat internal terkait persiapan Presidensi of Group 20 (G20), menekankan pentingnya strategi komunikasi yang massif, baik di dalam negeri maupun internasional, untuk membangun kepercayaan kepada Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah daerah, serta kementerian/lembaga lainnya perlu cakap dalam menyusun strategi komunikasi G20 ini yang disesuaikan dengan kewenangan masing-masing instansi.