Namun, di balik tujuan mulia itu, tersembunyi potensi korupsi masif.
Modus Operandi mulai dari mark up pengadaan, proyek fiktif, sekaligus fee dari vendor.
3. Izin Penempatan Pekerja Migran (P3MI): Bisnis Nyawa Manusia
Ini adalah titik paling krusial dan paling menyedihkan.
Kemenaker memiliki wewenang penuh untuk menerbitkan atau mencabut izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
Izin ini adalah "nyawa" bagi perusahaan, dan di sinilah suap seringkali bermain.
Perusahaan yang ingin mendapatkan izin atau memperpanjangnya diduga harus membayar "upeti" kepada oknum di kementerian.
Dampaknya sangat fatal: perusahaan yang seharusnya tidak layak karena rekam jejak buruk (misalnya, kasus eksploitasi TKI) bisa tetap beroperasi karena menyetor sejumlah uang.
Akibatnya, nyawa dan nasib para pahlawan devisa dipertaruhkan.
Kasus yang menimpa Immanuel Ebenezer bukanlah sekadar kasus individu yang serakah.
Ini adalah sinyal kuat bahwa ada masalah sistemik yang mengakar di dalam Kemenaker.
Kini, publik menanti dengan cemas, apakah KPK akan berhenti pada kasus "palak" sertifikat K3, atau berani melangkah lebih jauh untuk membongkar seluruh "kerajaan basah" ini hingga ke akarnya.
Menurut Anda, titik mana yang paling rawan dan harus menjadi prioritas utama KPK untuk dibersihkan?
Sumber: Suara
Artikel Terkait
Gus Dur Diperiksa Polisi, Kenapa Jokowi Tidak? Fakta Mengejutkan dari Mantan Wakapolri
Gus Yaqut Bantah Makan Uang Haji, Tapi KPK Beberkan Fakta Kerugian Rp 1 Triliun!
Oegroseno Buka Suara: Ini Alasan Hukum Polisi Tak Bisa Vonis Ijazah Jokowi Asli atau Palsu
Gus Aiz Diperiksa KPK: Benarkah Dana Korupsi Kuota Haji Mengalir ke Petinggi PBNU?