POLHUKAM.ID - Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe diduga mengubah peraturan gubernur atau pergub untuk memanipulasi biaya opersionalnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap, dalam kurun waktu 2019-2022 Lukas Enembe mendapatkan biaya operasional sebagai gubernur sebesar Rp 1 triliun setiap tahunnya. Ditemukan untuk biaya makan dan minum Lukas Enembe satu harinya mencapai Rp 1 miliar.
"Itu kemarin yang disampaikan Pak Alex (biaya operasional Rp 1 triliun) bahwa dibuatlah peraturan gubernur sehingga itu tidak kelihatan. Jadi dia disembunyikan.
Dibuat peraturannya dulu, sehingga itu menjadi legal, padahal nanti masuknya ke bagian makan minum," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/6/2023).
Hal itu diketahui, setelah KPK memeriksa temuan tersebut ke Kementerian Dalam Negeri.
"Jadi memang ketika dicek, itu Kementerian Dalam Negeri, itu menjadi tidak kelihatan tersamarkan dengan adanya begitu," ucap Asep.
Artikel Terkait
Abdul Wahid Bongkar Kejanggalan Dakwaan KPK: OTT Rp800 Juta hingga Jatah Preman Tak Ada dalam Berkas!
KPK Berbeda Sikap? Menguak Strategi Kontroversial dalam Kasus Korupsi Kuota Haji Yaqut Cholil Qoumas
KPK Izinkan Yaqut Lebaran di Rumah: Gerd Akut & Asma Jadi Alasan, Apa Strategi Sebenarnya?
Noel Rencana Ajukan Tahanan Rumah ke KPK: Ikuti Jejak Yaqut, Apa Alasannya?