Hakim Mahkamah Konstitusi Minta Notaris Ini Serius Ajukan Permohonan: MK Bukan Peradilan Umum

Baca Juga: MK Gelar Sidang Perdana Uji Materi UU Jabatan Notaris: Kami Tak Punya Organisasi di Pusat

Hakim Guntur juga menekankan perlunya pemohon mendalami Putusan MK Nomor 52/PUU-VIII/2010 yang pasal dan batu ujinya sama.

Terkait sistematika pembutan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dapat dicermati pada PMK No.2 Tahun 2021 tentang tata cara beracara di MK.

“Argumentasi Pak Anis sebenarnya sudah menjadi bagian dari argumentasi dari pertimbangan Mahkamah, coba dipelajari lagi Putusan MK Nomor 52/PUU-VIII/2010," jelas hakim Guntur.

Baca Juga: Dualisme Kepengurusan, Kemenkumham Tak Akui PP INI Manapun, Bagaimana Nasib Calon Notaris?

Kemudian menyangkut format, struktur dan sistematika tentu dipelajari dan ikuti saja PMK Nomor 2 Tahun 2021.

"Dengan mengikuti itu permohonannya akan menjadi sempurna karena Pak Anis, Sarjana Hukum juga notaris jam terbangnya tinggi bisa ditunjukan permohonan ini,” tegas M. Guntur Hamzah.

Artikel ini telah lebih dulu tayang di: kabarid.com