polhukam.id – Pembelajaran politik di kalangan perempuan, khususnya di kalangan kaum muda masih membutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan.
Dan, lembaga yang seharusnya paling depan memberikan kesempatan adalah di sekolah-sekolah menengah atas.
“Kami masih mendapati dan mendengar banyak di kalangan anak SMA, terutama anak-anak perempuan yang seperti merasa depresi. Apalagi ketika berbicara demokrasi dan politik. Padahal ini kan hak yang jelas-jelas sudah di atur dalam konstitusi,” kata Nina Fitriani, politisi dari PDIP menjawab pertanyaan polhukam.id pada acara Youth Voice Festival 2023 yang digelar Forum Politisi Muda Indonesia (FPMI) di Bandung, Kamis 21 Desember 2023.
Menurut Nina, guru BK selaku tenaga professional yang sudah mendapat pendidikan khusus bimbingan dan konseling, punya peran penting.
Terutama, dalam memberikan edukasi kepada para siswa yang sudah memiliki hak suara.
“Oleh sebab itu, kami dari politisi muda akan terus memperjuangkan hak-hak para perempuan muda. Merekalah yang nantinya akan meneruskan perjalanan politik bangsa ini,” katanya.
Hal senada juga disampaikan Indri Hafsari, Aktivis Perempuan Jawa Barat bahwa kaum muda harus mendapatkan kedudukan yang sama dalam proses berdemokrasi dan berpolitik.
Artikel Terkait
Gus Dur Diperiksa Polisi, Kenapa Jokowi Tidak? Fakta Mengejutkan dari Mantan Wakapolri
Gus Yaqut Bantah Makan Uang Haji, Tapi KPK Beberkan Fakta Kerugian Rp 1 Triliun!
Oegroseno Buka Suara: Ini Alasan Hukum Polisi Tak Bisa Vonis Ijazah Jokowi Asli atau Palsu
Gus Aiz Diperiksa KPK: Benarkah Dana Korupsi Kuota Haji Mengalir ke Petinggi PBNU?