POLHUKAM.ID - Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi) merespons gugatan wanprestasi yang dilayangkan warga Laweyan, Solo, bernama Aufaa Luqmana Re A (19) ke Pengadilan Negeri (PN) Solo karena kesulitan membeli mobil Esemka.
Mantan Wali Kota Solo itu menyebut pabrik mobil Esemka di bawah swasta, sementara peran pemerintah memberikan dorongan.
"Itu pabriknya siapa, pabriknya swasta. Sebagai Wali Kota (Solo) kita hanya mendorong hasil karya anak-anak SMK dengan teknisi-teknisi yang dibidangi otomotif, kita mendorong untuk uji emisi, itu yang memang yang harus dilakukan pemerintah," jelas Jokowi di kediamannya, Sumber, Solo, Jumat (11/5/2025).
"Namun setelah itu, apakah ada yang berinvestasi di situ, atau tidak, itu sudah persoalan yang lain. Kita juga mendorong ada investor yang mau berinvestasi di situ. Tapi investasi di bidang otomotif saingannya nggak mudah. Prinsipal-prinsipal yang sudah lama, dengan harga yang kompetitif, dengan pelayanan purna yang juga di semua bengkel ada. Sangat kompleks," lanjutnya.
Menurutnya, pabrik Esemka bukan hanya soal pembuatan mobil saja. Namun juga pada urusan pemasaran untuk menjual mobil tersebut.
"Bukan hanya membuat saja tapi juga memasarkan, dan itu urusan swasta, kalau urusan pemerintah mendorong apapun produk yang dihasilkan oleh rakyat, kita harus didorong agar ada yang mau investasi di situ," bebernya.
Ditanya mengenai perkembangan pabrik, Jokowi menyebut hal itu ranahnya swasta. Tugas dia saat menjadi Presiden pada waktu itu sudah membuka pabrik pada tahun 2019.
"(Perkembangan pabrik?) Itu sudah di wilayah sektor swasta. Masa kita mengikuti. Sebagai Presiden sudah kami buka, tapi masalah produksi, marketing, laku dan tidak laku menjadi urusan perusahaan itu," bebernya.
Dirinya berharap, pabrik Esemka bisa memproduksi mobil lebih banyak. Untuk bisa menyerap tenaga kerja.
"Kalau bisa produksi lebih banyak kan lebih baik. Menyerap tenaga kerja, memberikan kesempatan kerja, itu sparepart dan lain-lain. Menyangkut produk lokal kan bagus. Tapi sekali lagi, bersaing di dunia bisnis tidak mudah, bersaing di otomotif juga tidak gampang. Banyak yang sudah membuktikan, merek-merek dari Eropa di kita banyak yang tutup dan negara-negara lain yang tidak bisa saya sebut," ujar Jokowi.
Jokowi menyebut urusan tersebut telah diserahkan ke kuasa hukumnya.
Artikel Terkait
OTT KPK Gagalkan Gubernur Riau Kabur, Ini Identitas dan Modus yang Bikin Heboh
BREAKING: KPK Umumkan Nasib Gubernur Riau Abdul Wahid Pagi Ini! Ini Fakta OTT dan Uang Sitaan Rp1 Miliar+
Ustadz Abdul Somad Beri Dukungan Usai Gubernur Riau Abdul Wahid Kena OTT KPK, Ini Pesan Hadistnya
OTT KPK! Harta Fantastis Gubernur Riau Abdul Wahid Tembus Rp4,8 Miliar, Ini Rinciannya