Usai Digeruduk Ribuan Warga, Presiden Sri Lanka dan Seluruh Kabinet Resmi Mengundurkan Diri

Polhukam.id - Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa dan seluruh anggota kabinet akan mengundurkan diri, buntut aksi massa menyerbu kediaman resminya.

Kantor Perdana Menteri pada Senin (11/7/2022), mengatakan pengunduran diri Gotabaya Rajapaksa dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi pemerintah persatuan yang sedang dibentuk.

Sebelumnya, puluhan ribu warga Sri Lanka menyerbu kediaman resmi Presiden Rajapaksa dan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe karena krisis ekonomi yang tidak kunjung tertangani.

Sesaat setelah insiden itu, ketua parlemen mengatakan bahwa Rajapaksa akan mengundurkan diri pada Rabu (13/7/2022) mendatang.

Dilansir Reuters, PM Wickremesinghe juga memutuskan untuk mundur sehingga pemerintah sementara gabungan semua partai bisa mengambil alih. 

Kantor PM Wickremesinghe mengatakan, Presiden Rajapaksa telah mengonfirmasi rencana pengunduran dirinya kepada perdana menteri.

Pun seluruh kabinet akan mengundurkan diri, setelah kesepakatan dicapai untuk membentuk pemerintahan semua partai.

Bicara kepada Reuters, Gubernur Bank Sentral Sri Langka mengatakan bahwa ketidakstabilan politik dapat mempersulit negosiasi dengan Dana Moneter Internasional terkait paket bailout.

Gubernur P. Nandalal Weerasinghe mengisyaratkan akan tetap menjabat, meskipun ia menjelaskan bahwa pada Mei bisa mengundurkan diri jika stabilitas politik belum juga tercapai.

"Saya memiliki tanggung jawab setelah saya ditunjuk untuk masa jabatan enam tahun," jawab Weerasinghe saat ditanya soal bank sentral.

Pemimpin aksi protes yang menggeruduk kediaman dua pemimpin Sri Lanka mengaku massa akan tetap menduduki tempat tersebut sampai keduanya mundur dari jabatan.

Akhir pekan lalu, pengunjuk rasa menikmati berbagai fasilitas mewah yang ada di dalam rumah PM dan Presiden Sri Lanka.

Mereka berenang ramai-ramai, bersantai, tidur di kamar utama, mencoba sofa, hingga mencoba treadmill.

Pada Senin ini, situasi ibu kota Kolombo relatif tenang.

Polisi membiarkan ratusan masyarakat yang ingin masuk ke dalam kediaman presiden atau mengunjungi gedung-gedung era kolonial.

"Kami tidak akan ke mana-mana sampai presiden ini pergi dan kami memiliki pemerintahan yang dapat diterima oleh rakyat," kata Jude Hansana, salah satu pengunjuk rasa.

Warga lain, Dushantha Gunasinghe, mengaku menempuh perjalanan ke Kolombo dari kota sejauh 130 km dengan berjalan karena krisis bahan bakar.