Dalam sebuah artikel yang diterbitkan di surat kabar Yedioth Ahronoth pada Kamis (9/6/2022), Pardo mengatakan, ancaman terbesar Israel justru berasal dari gesekan para pemimpin politik di dalam negeri.
"Ancaman terbesar adalah kita sendiri. Atau lebih tepatnya, sistem penghancuran diri yang telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, dengan cara yang sangat mirip dengan periode kehancuran Kuil Kedua," ujar Pardo, dilansir Middle East Monitor, Jumat (10/6/2022).
Pardo mengatakan, partai-partai sayap kanan di oposisi, yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu, menolak untuk mengakui hasil pemilihan. Mereka bahkan menolak untuk berbicara dengan Perdana Menteri Naftali Bennett dalam kapasitas resminya.
"Ketika seorang pemimpin puluhan anggota Knesset tidak menerapkan gerakan simbolis ini, ini sangat merusak konsensus politik sebagai landasan keberadaan negara," kata Pardo.
Pardo mengkritik boikot oposisi terhadap semua undang-undang yang diusulkan oleh pemerintah, meskipun oposisi memiliki hak untuk melakukannya. Dia juga mengkritik peran oposisi yang mencoba menggulingkan pemerintah.
Menurut Pardo, sangat tidak masuk akal ketika tindakan oposisi mencegah pengesahan undang-undang yang sejalan dengan posisi mereka.
Termasuk undang-undang yang berkaitan dengan keamanan nasional atau kepentingan publik, mengacu pada rancangan undang-undang yang memberlakukan hukum Israel pada pemukim ilegal di wilayah pendudukan Tepi Barat.
"Pola pikir politik yang bertujuan untuk melumpuhkan seluruh aktivitas pemerintah tidak sesuai dengan aturan konvensi sosial yang menjadi dasar rezim demokrasi mana pun," kata Pardo.
Artikel Terkait
Prabowo Batal Kunjungan ke Israel, Disebut Gara-gara Rencana Bocor ke Media
Israel Gugat Indonesia ke Pengadilan Internasional Soal Penolakan Visa Atlet Senam
Tentara Israel Mulai Ditarik dari Gaza, Begini Kondisi Terkini
Hamas dan Israel Sepakat Gencatan Senjata