Wacana Gibran Berkantor di Papua, Masyarakat Adat Langsung Bunuh Puluhan Babi: Pertanda Orang Rakus Akan Datang!

POLHUKAM.ID - Wakil Presiden Gibran Rakabuming diminta Presiden Prabowo Subianto berkantor di Papua. Hal itu menuai sorotan.

Jurnalis Investigasi Dandhy Laksono mengingatkan bagaimana masyarakat adat di Papua melawan perampasan tanah adat. 

Seperti yang dilakukan orang Awyu dan Mappi, dan masyarakat adat lainnya.

“Ada 1.400 salib merah yang sudah ditancapkan orang Awyu di Mappi dan Boven Digoel. Disusul orang Marind dan Yei di Merauke,” kata Dandhy dikutip dari unggahannya di X, Kammis (10/7/2025).

Penancapan 1.400 salib orang Awyu itu dilakukan sejak 2016. 

Sebagai simbol melawan perampasan tanah adat.

Selain itu, Dandhy juga membeberkan acara adat di Kurinbin. 

Mereka membunuh puluhan babi sebagai pengingat bahaya pengrusakan tanah dan hutan mereka.

“Lalu orang Muyu membunuh 26 babi dalam acara adat di Kurinbin, sekaligus pengingat akan datangnya orang-orang rakus yang mengincar tanah dan hutan mereka,” papar Dandhy.

👇👇

TAGS

Mandat Papua di Tangan Gibran: Lanjutkan Proyek atau Buka Dialog? Ini 4 PR Besar yang Menantinya

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi mengemban tugas raksasa yakni memimpin percepatan pembangunan di Papua. 

Mandat yang disebut-sebut datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto ini bukan sekadar tugas administratif, namun sekaligus menguji kemampuannya dalam mengurai berbagai kompleksitas permasalah di wilayah ujung timur Indonesia itu.

Menyitat laman BBC Indonesia, Kamis (10/7/2025), keseriusan penugasan ini digambarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang mengisyaratkan Gibran mungkin akan lebih banyak bekerja langsung dari Tanah Papua.

"Saya kira ini pertama kali presiden akan memberikan penugasan untuk menangani masalah Papua. Bahkan kantor wakil presiden juga akan ada di Papua, supaya wakil presiden itu bekerja dari Papua sembari menangani masalah Papua," kata Yusril.

Namun, Gibran tidak akan memulai dari lembaran kosong. 

Ia mewarisi lanskap Papua yang penuh dengan luka sejarah, proyek mercusuar yang meninggalkan jejak kerusakan, dan suara-suara perlawanan yang tak kunjung padam.

Keberhasilannya tidak akan diukur dari berapa banyak jalan atau gedung yang dibangun, tetapi dari kemampuannya menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) besar yang ditinggalkan rezim-rezim sebelumnya.

Berikut adalah empat PR krusial yang harus dijawab Gibran jika ingin mandatnya di Papua berhasil.

1. Mengubah Paradigma: Dari Proyek Jadi Partisipasi

Pemerintahan Presiden Jokowi dikenal sangat getol membangun infrastruktur di Papua, mulai dari Jalan Trans Papua hingga stadion megah. Jokowi berulang kali menegaskan visinya.

"Saya sampaikan bahwa pembangunan Indonesia sekarang bukan Jawa-sentris, tetapi Indonesia-sentris, dan Tanah Papua menjadi prioritas dari pembangunan yang kita lakukan," ujar Jokowi pada 2023 lalu.

Namun, di lapangan, pembangunan ini seringkali terasa top-down dan mengabaikan subjek utamanya: Orang Asli Papua (OAP). 

Kisah Kaspar Kahol dan Yasinta Moiwend dari Wanam, Papua Selatan, adalah bukti nyata. 

Hutan adat tempat mereka berburu dan mencari makan tiba-tiba masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) lumbung pangan tanpa ada dialog.

"Kami mau aktivitas cari makan ke mana? Kami berharap ke siapa?" keluh Kaspar. "Kalau sudah digusur semua, kami mau mencari ke mana? Setelah satu [hutan] digusur, pasti dia [pemerintah] akan gusur semuanya," ujarnya.

Rasa sakit hati dan kekecewaan juga dirasakan Yasinta. 

"Kok tiba-tiba masuk seperti pencuri?" tanyanya.

PR pertama Gibran adalah mengubah pendekatan ini.