"Memang sesuai amanah UU bahwa kelas BPS jadi satu, yang namanya pelayanan kelas standar. Yang nantinya kelas 1,2,3 dijadikan 1 kelas standar. Artinya apa? Pelayanan sama, obatnya sama, fasilitas pelayanan sama, ukuran kamar sama," katanya kepada Populis.id pada Senin (13/06/2022).
"Sehingga mewujudkan rasa keadilan bagi yang menjadi peserta BPJS, karena sama hak-haknya. Baik yang mempunyai rezeki lebih maupun yang dengan subsidi pemerintah, semua pelayanannya sama," sambungnya.
Menurutnya, yang menjadi perhatian saat ini adalah besaran iuran nantinya. Sekarang kata dia, Komisi IX belum mendapat undangan untuk membahas besaran iuran tersebut.
Memang yg menjadi isu hangat isu soal iuran. Sampai sekarang komisi IX belum mendapat undangan secara resmi untuk membahas menyangkut soal isu iuran ini. Ia menerangkan, jika dari kalangan yang difasilitasi negara seperti TNI/Polri atau ASN.
"Yang jadi masalah jika iuran mandiri dilakukan oleh orang di luar itu. Apakah memberatkan, apakah mampu atau tidak, apakah sesuai dengan situasi perekonomian sekarang, tentu ini akan mencari titik temu," paparnya.
Artikel Terkait
17 Hari Tanpa Makan: Eksperimen Puasa Air Ekstrem & Perubahan Tubuh yang Mengejutkan!
DPR Bongkar Masalah Serius di Balik Program Makan Gratis: Dapur MBG Ternyata Belum Halal!
Purbaya Ngamuk ke BPJS: Penonaktifan Massal Peserta BPJS Dinilai Konyol dan Rugikan Negara, Ini Dampaknya!
Video Viral Winda Can: Fakta Mengejutkan & Bahaya Link Jebakan yang Harus Diwaspadai