"Memang sesuai amanah UU bahwa kelas BPS jadi satu, yang namanya pelayanan kelas standar. Yang nantinya kelas 1,2,3 dijadikan 1 kelas standar. Artinya apa? Pelayanan sama, obatnya sama, fasilitas pelayanan sama, ukuran kamar sama," katanya kepada Populis.id pada Senin (13/06/2022).
"Sehingga mewujudkan rasa keadilan bagi yang menjadi peserta BPJS, karena sama hak-haknya. Baik yang mempunyai rezeki lebih maupun yang dengan subsidi pemerintah, semua pelayanannya sama," sambungnya.
Menurutnya, yang menjadi perhatian saat ini adalah besaran iuran nantinya. Sekarang kata dia, Komisi IX belum mendapat undangan untuk membahas besaran iuran tersebut.
Memang yg menjadi isu hangat isu soal iuran. Sampai sekarang komisi IX belum mendapat undangan secara resmi untuk membahas menyangkut soal isu iuran ini. Ia menerangkan, jika dari kalangan yang difasilitasi negara seperti TNI/Polri atau ASN.
"Yang jadi masalah jika iuran mandiri dilakukan oleh orang di luar itu. Apakah memberatkan, apakah mampu atau tidak, apakah sesuai dengan situasi perekonomian sekarang, tentu ini akan mencari titik temu," paparnya.
Artikel Terkait
Wakil Ketua DPR Kritik Keras TNI Bubarkan Nobar Film Pesta Babi: Ini Pembungkaman Kebebasan Berekspresi!
Harga BBM Pertamina 11 Mei 2026: Daftar Terbaru Pertalite, Pertamax, Solar - Ada yang Naik Gila-gilaan!
Pertumbuhan 5,61% Justru Memiskinkan? Ekonom Ungkap Fakta Pahit di Balik Data Ekonomi Indonesia
Demo DJP Sumut: Buruh Bongkar Skandal Perusahaan Fiktif & Dugaan Intimidasi Whistleblower Berani Tolak Suap Rp25 M