"Maka dari itu, penting untuk meningkatkan kapasitas dan membangun komitmen para pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama BKKBN pusat dan provinsi dalam menerapkan manajemen risiko di lingkungan unit kerja masing-masing," papar Hasto, Senin (13/6/2022).
Hasto menyebut, pelaksanaan program tersebut mesti berorientasi pada hasil serta fokus pada target yang ingin dicapai dan bisa dipertanggungjawabkan. Menurutnya, program SPIP menjadi bagian dari mitigasi yang dilakukan untuk mempercepat visi-misi BKKBN yang di dalamnya termasuk penurunan angka stunting.
"Bagaimana agar target 14 persen dapat dicapai di tahun 2024? Tentu saja dengan data yang benar tepat sasaran dan tim pendamping keluarga yang dapat memberikan treatment langsung sesuai kondisi lapangan," jelas Hasto.
Hasto menuturkan, dalam upaya menyatukan komitmen bersama, perlu diawali dengan pengembangan budaya sadar risiko, sosialisasi kepada seluruh pejabat/pegawai, dan yang penting siap untuk menyiapkan sumber daya untuk merealisasikan rangkaian agenda manajemen risiko guna mencapai visi-misi, dana target yang telah ditetapkan BKKBN.
Artikel Terkait
Teror Air Keras ke Aktivis KontraS & Ancaman Maut ke Ketua BEM UGM: Modus Baru Pembungkaman?
Syekh Ahmad Al Misry Disebut SAM: Benarkah Ustaz TV Tersangka Pelecehan Seksual?
Kapolda NTT Copot Dirresnarkoba! Dugaan Pemerasan Rp 375 Juta ke Tersangka Narkoba Terungkap
Video Viral Ibu Tiri vs Anak Tiri Part 2: Adegan Dapur yang Bikin Heboh & Penasaran!